(Konflik Pertanahan di Kota Cirebon)

 

Oleh : Maferdy Yulius

 

 

Awal Konflik.

 

       Kota Cirebon menyatakan diri sebagai Kota Wali, namun ironisnya di kota yang mem-proklamirkan diri sebagai kota wali ini, ternyata berlangsung “konflik pertanahan” berkepanjangan antara Pemerintah Kota Cirebon disatu pihak melawan eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon pada pihak lainnya. Konflik dan perdebatan tersebut telah berlangsung lebih dari 40 ( empat puluh ) tahun dan belum juga menunjukan tanda-tanda akan berakhir. Masing-masing pihak tetap bertahan dengan argumen dan pendapatnya sendiri-sendiri. Bagi Pemerintah Kota Cirebon, dengan telah dilakukannya Redistribusi atas tanah-tanah milik eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut, maka permasalahan dianggap telah selesai.          

       Pihak eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon belum bisa menerima bila tanah-tanah milik eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon itu dianggap sebagai tanah swapraja/bekas swapraja. Menurut mereka, pihak Keraton hanya berusaha meluruskan permasalahan tanah milik eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang diambil dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu secara tidak benar.

       Perdebatan mengenai tanah tersebut, mengungkapkan sejumlah pendekatan dan pendapat yang berbeda-beda. Eks Kesultanan Kanoman dan eks Kesultanan Kacirebonan menerima pembagian tersebut, sedangkan eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon sampai saat ini masih belum mengakui dan berpendapat bahwa tanah  eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut bukan merupakan tanah swapraja/bekas swapraja. Pada sisi lain, Pemerintah telah melakukan penelitian dan penolakan terhadap klaim pihak  Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut. Bahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur Jawa Barat, tertanggal 20 Januari 2003 No. 400-1581, beranggapan bahwa tanah eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon itu, adalah tanah swapraja. Namun hingga saat ini pihak Pemerintah belum bisa menjelaskan arti swapraja  dengan jelas dan disamping itu, Pemerintah juga tidak mampu membuktikan mana saja yang termasuk kedalam tanah swapraja/bekas swapraja dan yang bukan tanah swapraja/bekas swapraja.

       Untuk menyelesaikan masalah ini, sesungguhnya telah beberapa kali dibetuk Team Peneliti, baik Team Peneliti yang dibentuk oleh Pemerintah sendiri, maupun Team Peneliti yang dibentuk bersama-sama antara Pemerintah dengan pihak  eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon, namun demikian masalah tersebut tidak juga bisa terselasaikan.

HAPUSNYA DAERAH SWAPRAJA.

       Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintahan swapraja dibanyak daerah menjadi hapus. Wilayah-wilayah bekas daerah swapraja itu kemudian menjadi daerah yang diperintah langsung oleh negara Republik Indonesia, dan kemudian menjadi wilayah administrasi biasa, misalnya menjadi Karesidenan. Tanah-tanah yang semula dikuasai oleh pemerintah swapraja dengan hak penguasaan yang bersifat publik, menjadi tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, seperti tanah-tanah dalam daerah pemerintahan langsung. Sedangkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak yang bersifat Perdata, tetap dalam penguasaan bekas kepala swapraja, yang umumnya masih menggunakan sebutan lama sebagai kepala swapraja, Sunan, Sultan atau Raja sebagai kepala keluarga kerajaan. Tanah-tanah yang dikuasai secara pribadi tersebut, pada hakikatnya adalah merupakan tanah milik pribadi seperti tanah-tanah hak milik di daerah lain. Pada waktu Sunan, Sultan atau Raja wafat, maka tanah tersebut diwarisi oleh ahli warisnya.

                 Eks Kasunanan Surakarta, eks Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman, adalah daerah-daerah bekas swapraja, masing-masing mempunyai wilayah tanah dan hutan, yang merupakan wilayah tanah dan hutan swapraja, dimana semuanya hapus sejak berlakunya Undang-Udang Pokok Agraria.

       Dalam pandangan Pemerintah, ternyata disamping daerah-daerah bekas swapraja tersebut diatas, masih ada daerah-daerah yang merupakan daerah swapraja dengan segala hak dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah swapraja, yaitu; Cirebon, yang terdiri dari eks Kesultanan Kasepuhan, eks Kesultanan Kanoman dan eks Kesultanan Kacirebonan, yang dahulunya menguasai tanah-tanah yang sangat luas.

       Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ), dan dengan berdasarkan kepada Diktum Keempat huruf A Undang-Undang tersebut, maka tanah-tanah yang dikuasai oleh eks Kesultanan-Kesultanan itu, telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon karena tanah-tanah itu dikategorikan sebagai tanah swapraja/ bekas swapraja, yang dilakukan melalui Panitia Landreform Kota Praja Cirebon.

       Sejak adanya keputusan itu, Sultan Sepuh Kasepuhan dari Keraton eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon mengajukan keberatan dan menuntut agar seluruh tanah-tanah itu  dikembalikan kepada eks Keraton Kasepuhan dengan pertimbangan bahwa, eks Kesultanan Kasepuhan bukan bekas swapraja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Keempat huruf A UUPA, karena eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon tidak berstatus swapraja lagi jauh sebelum lahirnya negara Republik Indonesia.

       Keberatan Sultan Sepuh Kasepuhan tersebut ditolak oleh Presiden Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 30 Juli 1962 Nomor 1893/TU/62, dimana ditegaskan bahwa, Keraton Kasepuhan adalah bekas swapraja, sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke IV UUPA, sehingga proses pembagian tanah-tanah tersebut dalam rangka Landreform tetap dilanjutkan. Kenyataanya kemudian, seluruhnya habis di- redistribusikan dan tidak ada sisa yang seharusnya dikembalikan kepada pihak eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon,. Hal inilah yang merupakan awal timbulnya “konflik pertanahan” di Kota Cirebon, yang terus berlanjut hingga saat ini.

Pengertian Swapraja.

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Swapraja berasal dari kata “Swa” yang berarti; “sendiri” dan “Praja” yang berarti; “kota-negeri”, Swapraja, berarti daerah yang berpemerintahan sendiri. Dengan demikian, daerah Swapraja berati daerah yang memiliki Pemerintahan sendiri. Sebutan swapraja tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam penjelasan Pasal 18 disebut; Zelfbesturende Landschappen. Baru di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di jumpai sebutan swapraja, masing-masing dalam Bab II dan Bab IV. Di dalam II bagian III Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berjudul daerah Swapraja, dinyatakan dalam pasal 64 dan 65, bahwa; daerah-daerah Swapraja yang sudah ada, diakui. Mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa mengatur daerah itu dilakukan dengan kontrak, yang diadakan antara daerah-daerah bagian dengan daerah-daerah swapraja yang bersangkutan. Dalam Bab IV Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berjudul; Pemerintah Daerah dan Pemerintah Swapraja, dinyatakan dalam pasal 32, bahwa kedudukan daerah-daerah swapraja diatur dengan Undang-Undang.

       UUPA dalam Diktum ke IV, masih menyebut adanya daerah swapraja dan bekas swapraja, namun demikian, hingga kini Peraturan Pemerintah yang secara khusus merupakan pelaksanaan dari Diktum ke IV UUPA huruf A tersebut, belum juga ada. Yang ada adalah Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 yang memuat ketentuan mengenai pembagian tanah swapraja dan bekas swapraja dalam rangka pelaksanaan Landreform. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 ( sebagaimana juga dengan undang-undang lainnya ), tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan swapraja dan bekas swapraja.

       Indonesia pada waktu masih menjadi Hindia Belanda, terdiri atas daerah-daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda ( Rechtstreeks Bestuurgebeid ) dan daerah-daerah yang pemerintahannya diserahkan kepada Zelfbestuurders, yaitu apa yang dikenal sebagai daerah-daerah swapraja. Menurut Prof.Boedi Harsono, “swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya ( dengan sebutan; Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain ), berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri ( dalam Indische Staatsregeling 1855 Pasal 21 disebut; Zelfbestuur ) di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat-istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam.    

       Kerajaan-kerajaan itu disebut Landschap atau Zelfbestuur, sedangkan Rajanya disebut Zelfbestuurder. Lansdchap itu merupakan bagian dari daerah Kerajaan Hindia Belanda, serta semua Zelfbestuurder harus mengakui Raja Belanda sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi yang sah. Tanah-tanah, termasuk hutan dalam wilayah Swapraja, merupakan tanah-tanah Swapraja, yang kewenangan penguasaan dan pemberian haknya kepada pihak lain, ada pada Pemerintah Swapraja yang bersangkutan. Ada tanah-tanah yang dikuasai dengan hak yang bersifat Perdata oleh Kepala Swapraja secara pribadi atau dalam kedudukannya sebagai Kepala Keluarga Kerajaan, misalnya adalah; tanah untuk istana, tempat peristirahatan dan keperluan pribadi lainnya. Sisanya adalah tanah-tanah, termasuk hutan yang dikuasai dengan hak yang bersifat Publik oleh pemerintah swapraja. Tanah-tanah inilah yang oleh pemerintah swapraja diberikan kepada pihak lain dengan hak-hak yang dikenal di swapraja yang bersangkutan.

       Syarat bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri itu di dapatkan berdasarkan pemberian oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian dan disebut sebagai Korte Verklaring, adalah merupakan syarat mutlak, karena tanpa adanya Korte Verklaring itu tidak akan ada daerah swapraja. Hal itu adalah karena pada masa tersebut, Pemerintah Hindia Belanda adalah penguasa atas seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan demikian tanpa adanya Korte Verklaring, ia bukan daerah swapraja, melainkan merupakan daerah pemerintahan langsung dibawah Hindia Belanda.

Tanah Eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon.

              Tahun 1813, Sultan Cirebon melakukan perjanjian dengan pihak Inggris sebagai penguasa baru Hindia Belanda, yaitu untuk menyerahkan seluruh kekuasaan pemerintahan yang ada kepada Inggris, yang tercantum dalam Akta tertanggal 20 Juli 1813. Berdasarkan Akta itu dan keterangan Sultan Sepuh XI tanggal 10 September 1931, maka seluruh kekuasaan Pemerintahan Kesultanan Cirebon beserta wilayah pemerintahannya, telah diserahkan sepenuhnya kepada Inggris selaku penguasa pada saat itu, sedangkan yang tersisa hanyalah tanah milik pribadi Kesultanan Kasepuhan, sebagaimana tercantum dalam Peta Kadaster tanggal 20 Mei 1890.

      Sejak adanya Akta 20 Juli 1813 seluruh kekuasaan pemerintahan maupun wilayah kekuasaan Sultan Cirebon, telah berakhir, dan Cirebon menjadi wilayah yang diperintah langsung oleh Inggris, sedangkan tanah yang tersisa adalah tanah-tanah pribadi yang tidak diserahkan kepada Inggris, karena sifat dan nilai-nilainya yang khusus, yaitu Keraton dan tanah peristirahatan Sunyaragi ( Sunyaragi, dahulunya adalah tanah / hutan larangan ). Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti bahwa tanah-tanah tersebut, pernah dijadikan jaminan/agunan untuk peminjaman uang kepada Centraal Kas oleh Sultan Sepuh Mohamad Djamaloedin Aloeda tahun 1932.

       Jadi yang dimaksud dengan tanah eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon, adalah hanya meliputi tanah-tanah pribadi saja ( bersifat Hak Perdata ) yang tidak diserahkan kepada Inggris, dan bukan merupakan wilayah/desa-desa yang dahulu menjadi bagian wilayah kekuasaan pemerintahannya, karena dengan adanya penyerahan tahun 1813 tersebut, Sultan Cirebon tidak lagi mempunyai kekuasaan apapun diluar wilayah Keratonnya.

Konflik Yang Terus Berlanjut.

       Pada tanggal 24 September 1961, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria, dimulailah penguasaan tanah-tanah yang dikuasai dengan melebihi batas luas maksimum oleh negara. Pelaksanaannya dilakukan dengan berangsur-angsur, setelah ditetapkan bagian atau bagian-bagian mana yang tetap menjadi tanah hak pemilik dan mana yang akan dikuasai oleh Pemerintah. Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagikan kepada para petani yang membutuhkan itu, tidak disita, melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian ini merupakan perwujudan dari pada azas yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional kita, yang mengakui adanya hak milik perorangan atas tanah.

       Peraturan pemerintah No. 224 tahun 1961 mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 UUPA. Pemberian ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah, baik karena melebihi luas maksimum ataupun karena absentee, merupakan ciri pokok landreform Indonesia, demikian dikatakan oleh Prof. Boedi Harsono. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ketentuan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau di pergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

       Jadi redistribusi tanah yang menjadi objek Landreform adalah, pembagian tanah-tanah pertanian yang telah diambil alih oleh Pemerintah, karena terkena ketentuan larangan pemilikan tanah secara maksimum, absentee, tanah swapraja/bekas swapraja, kepada para petani yang memenuhi syarat untuk menerima distribusi tanah tersebut.       Redistribusi tanah eks Kesultanan Kasepuhan tersebut telah dan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, walaupun hingga saat ini, pihak eks Kesultanan Kasepuhan tetap beranggapan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah swapraja/bekas swapraja.

       Dilihat dari latarbelakang sejarah, politis maupun yuridis, Kesultanan Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swapraja, karena ia tidak pernah melakukan persetujuan politik apapun dengan Pemerintah Hindia Belanda, dan telah menyerahkan kekuasaan pemerintahannya sepenuhnya kepada Pemerintahan Inggris dibawah Gubernur Jenderal Raffles, dengan Akta perjanjian 20 Juli 1813. Sampai dengan saat diserahkannya seluruh kekuasaan pemerintahan oleh Kesultanan Cirebon kepada Inggris tersebut, Cirebon adalah suatu wilayah dengan pemerintahan yang benar-benar Merdeka, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

       Dengan keadaan dan posisi tersebut, Cirebon tentu tidak dapat dikategorikan sebagai wilayah swapraja/bekas swapraja, sebab  suatu wilayah swapraja/bekas swapraja harus tunduk kepada pihak yang memberikannya kekuasaan untuk memerintah, seperti halnya yang terjadi dengan daerah-daerah swapraja lain. Hal itu tidak berlaku untuk Kesultanan Cirebon. Setelah Pemerintah Inggris menyerahkan kembali penguasaan Hindia Belanda kepada Pemerintah Belanda, keadaan itu diteruskan oleh Pemerintah Belanda, dimana Cirebon dianggap sebagai daerah pemerintahan langsung dibawah Belanda. Cirebon sejak saat itu, adalah merupakan daerah kekuasaan langsung dan sepenuhnya dari pemerintahan Belanda. Oleh karena itu, Cirebon, tidak bisa dikategorikan sebagai daerah Swapraja/ bekas Swapraja.

       Pada sisi lain, pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh ketentuan itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, terhadap tanah swapraja dan bekas swapraja yang beralih kepada negara, diberi peruntukan; sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk kepentingan mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini. Lebih lanjut ditentukan, bahwa; tanah yang diperuntukan bagi mereka yang langsung dirugikan, letak dan luasnya ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 

       Dengan latarbelakang seperti itu, serta dengan mengacu kepada pendapat Prof. Boedi Harsono, SH, mengenai syarat suatu daerah untuk dapat disebut sebagai daerah swparaja/bekas swapraja, juga Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan kemudian membandingkannya dengan pelaksanaan re-distribusi terhadap tanah-tanah itu, adalah wajar bila terjadi penolakan keras oleh pihak eks. Kesultanan Kasepuhan Cirebon atas tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon terhadap tanahnya.            

       Jadi pelaksanaan ketentuan Diktum ke IV huruf A UUPA dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, mengenai tanah-tanah swapraja/bekas swapraja di wilayah Eks Kesultanan Cirebon, khususnya terhadap tanah-tanah eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon, telah menimbulkan “konflik pertanahan” yang berkepanjangan, kerena tidak adanya kejelasan mengenai status tanah tersebut.

       Hingga saat ini belum juga bisa diambil suatu kesimpulan yang tegas, apakah Cirebon merupakan daerah swapraja/bekas swapraja atau bukan. Secara historis, politis maupun yuridis, Cirebon bukan dan tidak pernah menjadi daerah Swapraja atau bekas Swapraja, karena sepanjang sejarah berdirinya kekuasaan Kesultanan di Cirebon, Cirebon merupakan suatu daerah yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya, karena tidak pernah disentuh oleh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

       Pada sisi lain, pelaksanaan redistribusi atas tanah-tanah Eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut juga telah menimbulkan permasalahan, karena tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu distribusi yang tidak terencana dengan baik, bahkan hingga saat ini redistribusi itu belum juga selesai. Hak-hak pihak eks Kesultanan Kasepuhan sebagai pemilik tanah itu, yang seharusnya tetap diperhatikan, malah dikesampingkan sama sekali. Disamping itu, sebagaimana dinyatakan oleh Sultan Sepuh Kasepuhan Cirebon, ditengarai juga terjadi pelanggaran ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah secara absentee. Oleh karena itu perlu dicarikan suatu cara penyelesaian yang baik dan bermartabat, agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah tersebut dengan itikad baik.

Penutup.

       Perlu diambil suatu keputusan yang tegas, yang menyatakan bahwa Cirebon bukan dan tidak pernah menjadi daerah Swapraja, sehingga tanah eks Kesultanan Kasepuhan tersebut, bukanlah tanah swapraja/bekas swapraja sebagai yang dimaksud oleh Diktum ke IV huruf A UUPA, melainkan merupakan tanah milik pribadi eks Kesultanan Kasepuhan yang merupakan warisan turun temurun untuk mempertahankan dan melestarikan budaya, tradisi dan agama, karena menurut sejarahnya tanah tersebut bukan merupakan bagian dan tidak termasuk wilayah-wilayah yang diserahkan kepada Inggris oleh Sultan Cirebon, sebagai yang dimaksud dalam Akta 20 Juli 1813.

       Mengingat konflik pertanahan ini telah berlangsung sangat lama, dan hingga kini tidak juga tercapai kesepakatan mengenai status tanah tersebut, maka perlu dibentuk suatu Team Peneliti Penyelesaian Kasus Tanah Eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Team peneliti tersebut hendaknya, terdiri dari unsur-unsur Akademisi ( Perguruan Tinggi ), Pemerintah Kota Cirebon/Pusat, eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon serta lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga hasilnya akan benar-benar objektif dan adil.

       Adalah tidak mungkin untuk mengembalikan tanah-tanah eks Kesultanah Kasepuhan Cirebon tersebut kepada pihak eks Kesultanan Kasepuhan, mengingat keadaan dan kondisi tanah itu yang saat ini telah dihuni dan dimiliki oleh demikian banyak pihak, maka apabila telah didapat ketegasan mengenai status tanah itu oleh Team Peneliti,maka  terhadap pihak eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon, harus diberikan kompensasi sebagai ganti rugi yang telah dialaminya. Atau apabila kesimpulan Team Peneliti berbeda dengan kesimpulan ini, maka setidak-tidaknya, pihak eks Kesultanan Kasepuhan tetap harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

       Disamping itu sampai dengan adanya ketegasan mengenai status tanah tersebut, sebaiknya tidak dilakukan tindakan apapun juga terhadap tanah itu, khususnya yang bersifat pemindah-tanganan ,kepemilikan ataupun pendaftarannya.

       Penyelesaian yang diusulkan ini dilakukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak, disamping itu juga agar predikat Cirebon sebagai Kota Wali, tidak ter-ciderai dengan “konflik pertanahan” yang tak kunjung berakhir antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan adanya kejelasan mengenai status tanah-tanah itu, akan meningkatkan pula minat investor untuk melakukan investasi di Cirebon yang selama ini mungkin terhambat karena hal tersebut.