AWAL DISINTEGRASI BANGSA

OLEH : MAFERDY YULIUS

       Papua, seperti juga halnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), hampir tidak pernah berhenti didera konflik. Konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua telah berlangsung hampir sepanjang sejarah bergabungnya Papua menjadi bagian dari Indonesia. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menguras dan menghabiskan dana, tenaga dan korban yang sangat banyak yang seharusnya bisa dipergunakan untuk melakukan pembangunan untuk kemajuan rakyat.

       Setelah melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang, Pemerintah akhirnya  memberikan Papua status sebagai daerah Otonomi Khusus, namun sebelum Otonomi Khusus itu diberikan kepada Papua, pemerintah terlebih dahulu “memecah” Papua dengan membentuk Provinsi Irian Jaya Barat melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. “Beruntunglah” Mahkamah Konstitusi kemudian mencabut undang-undang tersebut sehingga keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat Papua antara pihak yang setuju dengan yang tidak setuju pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat itu, bisa dihindarkan. Itulah harapan yang semula tumbuh dalam hati masyarakat Papua.

       Sesuai dengan janji pemerintah dan keinginan rakyat Papua untuk mendapatkan Otonomi, akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pemerintah memberikan status Otonomi Khusus kepada Papua. Salah satu ketentuan Otonomi Khusus tersebut adalah dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP).

       Tiga tahun kemudian barulah Majelis Rakyat Papua tersebut  terbentuk, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang diberlakukan pada tanggal 23 Desember 2004, dimana pemerintah dan juga bangsa Indonesia pada umumnya mengharapkan permasalahan Papua bisa segera terselesaikan.

       Namun ternyata masalah pembentukan  Majelis Rakyat Papua adalah awal dari sebuah konflik besar yang akan terjadi di Papua. Usulan pembentukan Majekis Rakyat Papua (MRP) yang disampaikan oleh masyarakat Papua telah dirombak total oleh pemerintah. 

       Tindakan itu oleh masyarakat Papua, dianggap telah melecehkan harkat dan martabat orang Papua yang tetap dinilai pemerintah sebagai orang bodoh, miskin dan tidak berdaya, tidak mandiri dan tidak memiliki kemampuan membangun daerah sendiri. Cikal bakal lahirnya MRP sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat masyarakat Papua yang sudah bertahun-tahun dinjak-injak hak-haknya (kompas 20/1/2005).

       Pemerintah menerapkan “standar ganda” dalam menyelesaikan masalah Papua. Pada satu sisi pemerintah  bertindak seolah-olah ingin segera menyelesaikan masalah Papua dengan seadil-adilnya, yaitu dengan berusaha memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat Papua untuk dapat “menentukan nasibnya” sendiri dalam rangka membangun daerahnya dengan mengabulkan permintaan pembentukan Majelis Rakyat Papua.

       Pada sisi lain pemerintah juga tetap curiga, pembentukan Majelis Rakyat Papua tersebut akan dimanfaatkan sebagai lembaga untuk memperoleh legitimasi politik oleh sekolompok elite politik Papua dalam rangka melepaskan diri dari NKRI. Oleh sebab itu usul pembentukan Majelis Rakyat Papua yang disampaikan oleh masyarakat Papua-pun dirombak total oleh pemerintah.

       Ketidakpercayaan pemerintah itu juga tercermin dari upaya pemerintah yang berusaha membatasi kewenangan MRP, sehingga MRP pada akhirnya hanya merupakan representasi kultural masyarakat Papua. Pemerintah tampaknya juga tidak konsisten dan cenderung memaksakan kehendak dalam menyikapi masalah Papua ini, sekalipun hal itu berarti kembali “memecah Papua”  dan “menabrak” beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Hal itu terlihat dari diaktifkannya kembali Undang-Undang No 45 Tahun 1999 dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2003. Pada hal dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Provinsi Irian Jaya Barat, keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi.

       Akhirnya Pilkada Untuk Irian Jaya Barat itu tetap dilaksanakan, hal itu jelas sekali bertentangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, karena menurut UU No.21/2001 pasal 76 pemekaran provinsi dilakukan atas usulan masyarakat dan rekomendasi dari MRP. Hasil konsultasi MRP dengan masyarakat Irjabar sebagian besar warga Irjabar menolak Pilkada, dan empat puluh persen dari warga yang mempunyai hak pilih, tidak memanfaatkan haknya.

       Tindakan-tindakan pemerintah itu, semakin menimbulkan rasa tidak percaya yang semakin kuat dan dalam di hati masyarakat Papua, bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan Otonomi Khusus Papua. Seharusnya pemerintah tidak perlu menaruh rasa curiga yang berlebihan terhadap masyarakat Papua.

       Bangsa ini seperti tidak pernah mau belajar dari kesalahan-kesalahan  masalalu. Pemaksaan kehendak dan kemauan dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah, adalah awal dari munculnya gerakan-gerakan separatisme di daerah, ditambah pula dengan ketimpangan pemerataan pembangunan antara pusat (Jawa) dengan daerah-daerah di luar Jawa. 

       Pembentukan Majelis Rakyat Papua itu walaupun tidak menerima seluruhnya usul yang disampaikan oleh masyarakat Papua, seharusnya dijiwai dengan semangat Otonomi Khusus yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001.

       Bila pembentukan Majelis Rakyat Papua itu dilandasi dengan rasa percaya, semangat dan tanggung jawab sebagai satu bangsa dan untuk membangun bangsa, maka seharusnya kewenangan Majelis Rakyat Papua itu tidak perlu dibatasi sedemikian rupa hingga akhirnya menimbulkan reaksi penolakan yang amat keras dari masyarakat Papua.

       Majelis Rakyat Papua seharusnya mewakili keberadaan suku-suku yang ada di Papua sekaligus merupakan representasi dari kepentingan politik dan hukum masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dianggap tidak mampu untuk melakukan hal itu. Selama ini, masih tetap ada anggapan dalam masyarakat Papua, bahwa kita (Indonesia) telah merampas kemerdekaan yang telah mereka peroleh sebelumnya.

       Melalui Majelis Rakyat Papua, sebagai bagian dari Otonomi Khusus Papua,  seharusnya persepsi sebagian masyarakat Papua itu bisa dihilangkan atau paling tidak Majelis Rakyat Papua tersebut diharapkan mampu menjembatani  kepentingan-kepentingan pemerintah pusat dengan masyarakat Papua sehingga lambat laun persepsi masyarakat Papua terhadap pemerintah, akan berubah.

       Oleh sebab itu seharusnya Pemerintah membatasi kewenangannya di daerah Otonomi Khusus Papua, sehingga bidang kewenangan pemerintah pusat hanya meliputi; bidang Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri, Bidang Peradilan, serta Keuangan dan Agama. Diluar bidang itu sebaiknya kewenangannya  diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua namun dengan syarat mutlak dan tidak bisa ditawar, tetap dalam kerangka acuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

       Akumulasi dari kekecewaan atas sikap “bermuka-dua” Pemerintah itu, akhirnya semakin meningkat dan kemudian  diungkapkan secara jelas melalui tindakan brutal masyarakat Papua dengan tewasnya tiga orang personel Brimob dan satu orang anggota TNI-AU yang berusaha membuka blokade jalan didepan kampus Universitas Cendrawasih, kamis (16/3).

       Tragedi ini mengingatkan kita akan awal dari “lepasnya” Timor-Timur (Timor Leste) dari NKRI yang juga diawali dengan tragedy, yang kemudian dikenal sebagai “tragedi Santa Cruz”, dimana dalam peristiwa itu jatuh korban dari kedua belah pihak dan salah satu yang terluka adalah Mayor (ketika itu) Gerhan Lantara. Sejak saat itu masalah Integrasi Timtim dengan Indonesia menjadi “go International” hingga akhirnya kita terpaksa dengan berat hati “melepaskannya” dari NKRI.

       Bagi masyarakat Papua, PT. Freeport hanya bagian kecil dari permasalahan yang sesungguhnya, yaitu pemerataan pembangunan dan keadilan terhadap Papua yang termarjinalkan selama puluhan tahun. Keberadaan PT. FI sendiri di Papua juga merupakan suatu “misteri” yang belum terpecahkan bagi kita semua, sebab ijin operasinya diberikan oleh Pemerintah Indonesia ketika itu, hanya dalam hitungan hari sebelum dikeluarkannya Undang –Undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang menentukan bahwa setiap (PMA) yang akan beroperasi di Indonesia harus dalam bentuk Badan Hukum Indonesia.

       Maka keberadaan PT. FI yang merupakan perseroan berbadan hukum asing (Amerika) dikaitkan dengan bantuan keuangan dan politik Amerika (CIA) kepada mantan penguasa Orde Baru untuk menggulingkan pemerintah Orde Lama, ditambah pula dengan bagian keuntungan untuk Indonesia ketika itu (1967) kurang dari 2 persen.

       Pembangunan yang terlalu terpusat di Jawa saja akan semakin menyuburkan atau bahkan akan menimbulkan gerakan-gerakan separatisme di daerah. Sebagai salah satu contoh adalah adanya rencana Pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota Megapolitan, yang oleh daerah lain diluar jawa akan dilihat sebagai bentuk pembangunan yang Java-Centris. Sementara di daerah mereka sebagai penyumbang devisa yang besar, jangankan membangun kota Megapolitan, untuk membangun prasarana jalan saja sangatlah susah.

       Untuk menyikapi penyelesaian Papua ini (dan juga daerah lain di luar jawa), kita harus belajar dari pengalaman negara-negara  lain yang setelah berpuluh tahun menjadi satu bangsa akhirnya pecah karena adanya ketidak-adilan dan pemerataan pembangunan, social dan politik, seperti Uni-Sovyet, Yugoslavia dan Cekoslovakia. Dari ketiga negara tersebut, hanya Cekoslovakia (yang kemudian menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia) yang berpisah secara baik-baik, sedangkan yang lainnya berpisah dengan berdarah-darah, yang bahkan hingga kini bekum selesai, (Rusia dengan Cehnya, Serbia dengan Bosnia, Kosovo dan Macedonianya).             

       Pemerintah masih mempunyai waktu untuk memperbaiki keadaan di Papua serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat Papua kepada Pemerintah, untuk itu selesaikanlah masalah Papua dengan arif, adil dan hati-hati dan jangan dengan ujung senjata, karena jika senjata yang menjadi pilihan, maka pengalaman ketiga negara tersebut diatas adalah contoh yang sangat jelas.

       Jika akhirnya MRP memutuskan untuk mengembalikan Otonomi Khusus kepada pemerintah karena mereka kecewa terhadap penyelesaian yang ditempuh pemerintah, seperti telah dikemukakan dimuka, maka itulah awal dari bencana besar yang akan kita hadapi. Kita semua tentu tidak menginginkan hal itu benar-benar terjadi, oleh karena itu kita berharap pemerintah mampu bersikap bijaksana dalam menyikapinya, dan berharap semoga tragedi Abepura tidak menjadi awal Disintegrasi bangsa ini.