KONFLIK PERTANAHAN DAN “CACAT BAWAAN” UUPA

Oleh: MAFERDY YULIUS.

 

       Konflik pertanahan akhirnya kembali menelan korban, empat orang warga tewas dan sedikitnya tujuh orang lainnya luka-luka dalam insiden penembakan terhadap warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan 30 Mei 2007. Sebanyak 13 Prajurit Marinir TNI-AL ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus insiden penembakan tersebut.

       Mungkin sebagai bentuk penyesalan atas terjadinya insiden itu, berbagai macam bentuk penyelesaian segera ditawarkan. Mulai dari melakukan relokasi warga ke daerah sekitar pusat pelatihan tempur Marinir sampai dengan melepaskan 420 hektar (ha) lahan  dari total 3.569 ha lahan milik Marinir kepada masyarakat sekitar. Selain untuk relokasi pemukiman warga, tanah itu juga dimaksudkan untuk tanah bengkok, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

       Selesaikah permasalahannya?, berhentikah konfliknya?. Jawabannya jelas tidak. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN)(2/11), masih ada 2.810 kasus sengketa pertanahan di Indonesia yang memerlukan penanganan menyeluruh dan sistematis, yang jika tidak segera dilakukan penanganan menyeluruh dan sistematis, konflik akan meledak dan membawa kerugian bagi semua pihak.

       Dengan fakta dan kondisi seperti itu, tentu harus segera dicari jalan keluar untuk menyelesaian sengketa-sengketa pertanahan yang ada, agar sengketa pertanahan itu tidak berubah menjadi konflik, dan tidak berulang dan berulang lagi.

       Tetapi sayangnya pernyataan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPPA) Usep Setiawan(5/6), nampaknya tidak akan menyelesaikan masalah dan bahkan akan menambah persoalan baru karena secara “serampangan” menuduh bahwa bukti formal pertanahan ternyata acapkali dipalsukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disamping adanya intervensi politik dan uang, sehingga rakyat sering tidak mendapat keadilan.

       Begitu pula halnya dengan usulan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komnas HAM, yang mengusulkan dibentuknya lembaga alternative berupa Pengadilan Khusus Agraria seperti yang ada dijaman Presiden Soekarno atau dengan pembentukan Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA), karena kurang efektifnya lembaga yang menangani konflik pertanahan.

       Jika melihat kinerja BPN sebagai lembaga birokrasi pemerintah yang berwenang mengurusi pertanahan, harus kita akui bahwa BPN memang tidak akan mampu menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan itu.

       Ambil contoh pernyataan Kepala BPN (2/6) terkait dengan insiden penembakan di Pasuruan. Kepala BPN menyatakan bahwa sengeketa pertanahan di Pasuruan tidak berkaitan langsung dengan BPN, karena insiden ini adalah masalah pemanfaatan lahan, sedangkan yang punya hak pakai adalah TNI-AL yang dimiliki sejak 1993. Hal itu menunjukan bahwa BPN mencoba untuk lepas tangan dengan melepaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan TNI-AL. Siapakah yang dahulu telah memberikan Hak Pakai itu untuk TNI-AL?.

       Namun demikian usulan pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dan KNUPKA itu terlalu berlebihan, sehingga tidak perlu dilakukan. Sejak bergulirnya reformasi, sudah terlalu banyak komisi-komisi maupun peradilan-peradilan khusus yang dibuat, tetapi sebagian besar tidak menghasilkan apa-apa.

       Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita bahwa pembentukan Pengadilan Landreform, sama sekali tidak menghasilkan apapun. Pengadilan Landreform yang hanya berumur beberapa tahun itu, juga tidak mampu menyelesaikan konflik-konflik pertanahan dimasa itu, dan bahkan sebagian besar konflik-konflik pertanahan yang ada saat ini adalah warisan masa lalu.

       Oleh karena itu, sebagaimana pernah saya tulis dalam harian ini, rencana pemerintah untuk melakukan  reformasi agraria, hendaknya bukan hanya sekedar melakukan bagi-bagi tanah atau membagi-bagi kapling-kapling tanah kepada pengusaha-pengusaha dengan kriteria tertentu. Reformasi agraria itu harus mampu menghasilkan pembaharuan menyeluruh terhadap hukum tanah nasional kita, khususnya terhadap UUPA.

       Timbulnya insiden penembakan di Pasuruan yang diawali dari sengketa tanah, sengketa pertanahan di Meruya Selatan, Jakarta, maupun ditempat-tempat lainnya di Indonesia, membuktikan bahwa salah satu sumber utama timbulnya konflik pertanahan, justru berasal dari UUPA itu sendiri.

       Jika pasal 2 UUPA menunjukan adanya kekuasaan yang terlampau besar dari Negara atas tanah, karena hak menguasai Negara diberikan hampir tanpa batas, maka Pasal 19 UUPA menunjukan bahwa Negara dengan wewenangnya yang demikian besar, ternyata tidak memiliki tanggung jawab yang sebanding dengan kewenangannya.

       Ketidak sebandingan antara hak dan tanggung jawab Negara itu, terlihat dari ketentuan Pasal 19 UUPA yang menyatakan; untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai bukti pendaftaran itu diberikan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai “alat pembuktian yang kuat”.

       Negara melalui aparat pelaksananya berwenang untuk mengeluarkan surat-tanda bukti hak atas tanah(sertifikat), tetapi pada sisi lain, Negara tidak bertanggung jawab atas kebenaran data-data dari surat tanda bukti hak itu. Hal ini dikenal sebagai system publikasi negative yang dianut oleh UUPA.

       Artinya, surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) itu hanya berlaku sebagai alat bukti yang kuat, kekuatan pembuktian sertifikat tersebut tidak mutlak. Akibatnya, walaupun sertifikat itu dikeluarkan oleh negara dengan tujuan dan alasan untuk adanya jaminan kepastian hukum, tetapi ia tetap bisa dibatalkan, karena Negara sebagai penerbitnya tidak menjamin kebenaran data-data yang disajikan.

       Berbeda dengan system tersebut, dalam system publikasi positif yang dianut oleh beberapa Negara di dunia, surat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh negara dijamin sepenuhnya kebenarannya oleh Negara dan berlaku sebagai alat bukti yang mutlak sehingga tidak dapat dibatalkan.

       Jika terdapat kesalahan dalam pembuatannya, maka pihak yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat itu, tidak dapat menuntut kepada pemegang sertifikat, melainkan mengajukan tuntutan kepada Negara sebagai penerbit surat tanda bukti hak tersebut. Jika terbukti ada kelalaian atau kesalahan dalam pembuatannya, negaralah yang berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

       Sebaliknya di Indonesia, akibat adanya ketentuan Pasal 19 UUPA, walaupun terdapat kelalaian atau kesalahan dalam pemcantuman data fisik maupun data yuridisnya, Negara  tidak berkewajiban memberikan ganti rugi, yang harus memberikan ganti rugi adalah pihak pemilik sertifikat, walaupun yang menerbitkan sertifikat itu adalah negara. Artinya, Negara dengan mudah melepaskan tanggung jawabnya.

       Akibatnya, Negara melalui aparat pelaksana yang menerbitkan surat tanda bukti hak tersebut, tidak merasa sungkan atau takut untuk membuat kesalahan, karena jika dikemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain, karena adanya kelalaian atau kesalahan dalam pembuatan sertifikat tersebut, Negara tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu dan tidak perlu pula memberikan ganti kerugian.

       Apalagi terhadap aparat pelaksananya, tidak pernah ada sanksi yang jelas dan tegas terhadap kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuatnya. Maka akibatnya, munculah sengketa demi sengketa, konflik demi konflik pertanahan.

       Adanya insiden penembakan di Pasuruan, sengketa pertanahan di Meruya Selatan, Jakarta, serta ribuan sengketa-sengketa pertanahan lainnya, menurut saya, salah satunya adalah akibat kelemahan dan “cacat-bawaan” UUPA yang mem-posisikan Negara dengan kewenangan teramat besar, tetapi tanpa pertanggung-jawaban yang memadai.

       Hal itu sekali lagi membuktikan bahwa jika ingin sengketa-sengketa pertanahan itu segera berakhir, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah, bukan dengan membentuk KNUPKA atau Pengadilan Khusus Agraria, melainkan  dengan melakukan pembaharuan terhadap UUPA, yang jika perlu bahkan dengan perombakan secara total.

       Tindakan itu tentu harus diikuti pula dengan perbaikan terhadap birokrasi dilembaga pertanahan. Jika tidak, kita tidak boleh berharap korban insiden penembakan di Pasuruan adalah korban terakhir yang jatuh akibat sengketa pertanahan.