PEMBARUAN KEBIJAKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

PENDAHULUAN

 

A. Masalah Korupsi di Indonesia.

       Sulit untuk membantah pendapat yang menyatakan bahwa bangsa ini telah sangat terpuruk. Salah satu penyebab keterpurukan bangsa ini adalah akibat praktek-praktek korupsi, yang hingga hari ini belum juga bisa teratasi. Bahkan korupsi di negeri ini sudah sampai pada titik nadir, sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, bahkan seperti sudah menjadi budaya bangsa.

       Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Negara yang menjadikan     Pancasila sebagai dasar Negara, yang menjadikan Keadilan Sosial sebagai tujuan yang harus dicapai untuk seluruh rakyatnya, ternyata menjadi ladang subur koruptor selama lebih dari setengah umur kemerdekaan negeri ini.

      Telah banyak wacana yang dikemukakan oleh para cerdik pandai agar korupsi bisa dihapus dari negeri ini. Tetapi, sekalipun perbuatan korupsi sudah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang sangat luar biasa, korupsi tetap dan terus berlangsung hingga hari ini.

       Kerusakan yang timbul akibat korupsi itu sudah sangat parah, sudah sangat keterlaluan. Korupsi tidak saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merusak moral bangsa ini, menimbulkan kebodohan bangsa ini. Budaya korupsi telah menjadi seperti darah dan daging dalam kehidupan masyarakat dinegeri ini. Dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan masyarakat yang berhubungan dengan instansi Pemerintah, atau sebaliknya, tanpa terkecuali, terjadi praktek korupsi.

       Korupsi benar-benar telah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa, karena perbuatan korupsi itu terbukti telah mengakibatkan kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia,  telah menghapus kesejahteraan yang harusnya dinikmati oleh mereka, telah merampas hak-hak sosial mereka, bahkan dalam kasus-kasus tertentu telah merampas pula nyawa manusia.

       Akibatnya masyarakat kita menjadi sangat skeptis, sinis bahkan bersikap masa-bodoh, terhadap setiap usaha-usaha Pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Masyarakat melihat dan menilai, semua tindakan pemerintah itu tidak akan membawa hasil apapun, alias sia-sia belaka, sebab walaupun Pemerintah telah berusaha memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi serta mendirikan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi korupsi tidaklah berhenti atau surut, bahkan semakin menggila.

      Benteng terakhir yang diharapkan masyarakat dapat memberantas korupsi  adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena aparat penegak hukum lain, dianggap telah pula menjadi bagian dari pelaku korupsi. Namun kemudian timbul  keraguan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemberantas korupsi ini, karena KPK dianggap melakukan pemberantasan korupsi secara diskriminatif. KPK dianggap memberantas korupsi secara tebang-pilih.

B. Permasalahan.

       Perlukah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembaruan kebijakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi?

       Bagaimana bentuk pembaruan kebijakan yang harus dilakukan oleh KPK agar bisa melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi?.

 

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA  PERLUNYA PEMBARUAN KEBIJAKAN KPK

A. Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia.

       Korupsi dinegeri ini, bukanlah suatu perbuatan yang baru terjadi kemarin. Korupsi dinegeri ini mempunyai sejarah yang amat panjang. Korupsi telah terjadi jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya dari Belanda. Korupsi sudah ada saat Indonesia masih diperintah oleh VOC. Bahkan korupsi pula yang mengakibatkan VOC sebagai penjajah Indonesia, bangkrut.

       Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat VOC  antara lain dijelaskan Ong Hok Ham (Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara: 19:2002), yaitu melalui bentuk perdagangan pribadi yang dikenal sebagai perdagangan kecil (morshandel). Dalam melakukan perbuatan itu mereka memakai berbagai fasilitas VOC seperti kapal, gudang, modal, koneksi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Para pejabat tinggi VOC, menerima suap dari para pejabat VOC rendahan dan dari pejabat Indonesia (Pangreh Praja), seperti Bupati dan orang-orang Cina yang memegang hak penjualan barang-barang VOC, seperti candu.

       Setelah Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda dari VOC, korupsi tidaklah otomatis berhenti atau menjadi hapus. Pejabat pemerintah Belanda ternyata melanjutkan kebiasaan korupsi pendahulunya (pejabat VOC), dengan bentuk baru.

        Korupsi pada masa pejabat pemerintah Belanda, dilakukan melalui lelang barang-barang pribadinya. Lelang itu menghasilkan banyak uang, sebab para pengusaha serta pejabat Pangreh Praja akan membeli barang-barang itu dengan harga sangat tinggi.

       Ketika Indonesia merdeka, sebagian besar aparatur pemerintahan berasal dari jaman kolonial, khususnya pangreh praja yang berasal dari golongan priyayi atau Indslands Bestuur.  Sampai masa Orde Baru, sebagian dari mereka masih tetap berada disekitar lingkaran kekuasaan. Bahkan sebagian dari mereka yang pernah mendapat Orde van Oranje Nassau karena jasa-jasanya kepada pemerintah kolonial Belanda, dijadikan pula sebagai penasehat pemerintah Indonesia.

       Oleh sebab itu kita tidak perlu heran, jika kemudian setelah Indonesia merdeka, terjadi pula jual beli jabatan dalam penunjukan dan penggantian pejabat-pejabat pemerintah pada level tertentu, baik dipusat maupun didaerah, dan korupsipun terus berlanjut..

B. Pergesaran Korupsi dari Daerah Menjadi Korupsi oleh Penguasa dan Pengusaha.

       Sejak berlakunya era otonomi daerah pada 1 Januari 2001, secara signifikan pula pola dan politik korupsi di negeri ini berubah, dari korupsi “berjamaah” dengan komando yang bersumber dari kekuasaan pusat (dipimpin oleh istana atau Jakarta), menjadi korupsi chaotic diberbagai lokalitas yang menurut Leonard Simanjuntak (Jentera, Melihat Ulang Korupsi di Daerah:18:2005), s`emakin berciri kleptocracy.  

      Kalau sebelumnya praktek-praktek korupsi masih dijalankan, paling tidak, dalam koridor Negara pembangunan (development-state), penerapan otonomi daerah, membuka luas ruang-ruang rent-seeking terhadap berbagai aktor baru, umumnya aktor-aktor demokrasi liberal baru, untuk mencuri uang Negara. Otonomi daerah, selain memperbesar ruang-ruang demokrasi, juga memberikan arena bagi keberlanjutan serta pemutakhiran praktek-praktek korupsi.

       APBD yang seharusnya ditujukan dan dipergunakan untuk meningkatkan hajat hidup rakyat banyak, yang seharusnya dipergunakan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat agar menjadi lebih sejahtera, ternyata justru dikorupsi oleh orang-orang yang mengaku sebagai wakil rakyat, yang mengaku sebagai pemimpin mereka. Maka kita bisa mengatakan pemerintahan seperti itu dijalankan oleh maling, dari maling, untuk maling.   

       Gencarnya penangkapan dan peradilan terhadap para pelaku korupsi didaerah, utamanya adalah para anggota DPRD, Walikota, Bupati dan Gubernur, mengakibatkan trend korupsi akhirnya bergeser, sebagaimana ditengarai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) (Kompas 21/7/06), terjadi pergeseran trend korupsi dari korupsi bersama-sama di DPRD menjadi korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

       Namun demikian modus operandi korupsi, belum banyak berubah. Modus yang paling sering digunakan tetap saja sama, yaitu pengelembungan dana, penyimpangan anggaran, penggelapan dan lain-lain. Jika sebelumnya korupsi dilakukan dengan menyalah gunakan pelaksanaan belanja daerah, korupsi sekarang berubah menjadi penyimpangan pengelolaan asset perusahaan seperti tanah dan gedung.

       Korupsi dapat pula terjadi karena adanya persekongkolan antara pejabat pemerintah dan pengusaha dengan keinginan untuk mendapatkan proyek pemerintah. Konvensi PBB menentang korupsi (UN Convention Against Corrauption) memperluas praktek penyuapan dalam Pasal 21 UN CAC, yang mengakui bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pejabat-pejabat publik, tetapi juga terhadap pelaku usaha.

       Perbuatan korupsi sungguh sangat berbahaya, sebab korupsi akan mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian?. Praktek Korupsi itu nyata-nyata telah merampas hak ekonomi, maupun hak sosial masyarakat dan menimbulkan kesengsaraan rakyat, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak-adilan.

        Munculnya ketidak-adilan yang salah satunya adalah akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara, baik sendiri-sendiri, bersama-sama maupun melalui kerjasama dengan pengusaha maupun dengan anggota DPRD, akan menghambat jalannya pembangunan, pada akhirnya akan menimbulkan ketidak-percayaan kepada pemerintah. timbulnya ketidak-percayaan masyarakat kepada pemerintah, meminjam istilah Thamrin Amal Tomagola, pada akhirnya akan berujung pada  gagal-negara.

      Menurut saya, munculnya (kembali) gerakan-gerakan separatisme di daerah, seperti yang baru saja kita saksikan di Ambon,  Papua dan juga Aceh, melalui pengibaran bendera RMS, Bintang Kejora dan pendirian Partai GAM,  salah satu penyebabnya adalah karena adanya rasa ketidak-adilan dalam masyarakat setempat.

      Dana-dana bantuan yang seharusnya diterima masyarakat untuk kepentingan hidupnya, untuk membangun daerahnya, untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti dana Otsus Papua, dana bantuan pengungsi akibat kerusuhan sosial di Ambon atau dana bantuan kemanusian untuk rakyat Aceh, ternyata tidak pernah sampai kepada mereka.

       Akibatnya, kehidupan mereka yang memang sudah susah akan semakin susah. Pada akhirnya yang timbul adalah rasa permusuhan dan dendam kepada pemerintah (pusat) yang dianggap tidak memperhatikan mereka. Maka bibit separatisme.kembali bersemi.

C. Upaya-Upaya Pemerintah untuk Melakukan Pemberantasan Korupsi.

      Korupsi dinegeri ini, tidak hanya terjadi pada birokrasi saja (eksekutif), karena korupsi juga telah merambah kesemua bidang, baik legislatif, yudikatif, pengusaha, dunia pendidikan, bahkan bidang agama sekalipun tidak luput dari “sentuhan” korupsi. Maka, pencegahan dan pemberantasannya, memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, tuntas dan menyeluruh.

      Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan upaya pemberantasan  korupsi itu, sudah dimulai sejak tahun 1950 dibawah pimpinan Jaksa Agung Suprapto, dan berlanjut pada tahun 1960-an dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi dibawah pimpinan Jenderal A.H.Nasution. Namun tim –tim pemberantas korupsi tersebut kemudian dibubarkan.

      Pada masa-masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan UU No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diikuti dengan pembentukan Tim Operasi Khusus (Opsus) yang kemudian berganti nama menjadi Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi, tim-tim khusus itu kemudian “tiarap”, meghilang untuk kemudian tidak terdengar lagi.  

       Harapan untuk memberantas korupsi muncul kembali setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Tetapi perubahan UU No 3 Tahun 1971 dengan UU No 31 tahun 1999, belum juga membuat korupsi menjadi hapus atau setidak-tidaknya menjadi berkurang, walaupun sesungguhnya ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi sudah semakin diperberat. Oleh karena itu, UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, diperbaharui pula melalui UU No 20 tahun 2001.

       Celakanya, walaupun telah berkali-kali undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu dirobah dan diperbaharui, termasuk dengan membentuk lembaga pemberantas tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi, tidaklah membuat surut nyali para koruptor untuk tetap melakukan korupsi.

      Tidak tanggung-tanggung, dibentuk pula pengadilan khusus yang tugasnya melulu hanya mengadili perkara-perkara korupsi. Sebuah “gugus-tugas” besar yang seharusnya dapat diandalkan untuk menumpas korupsi yang sudah merajalela, bahkan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, tetapi korupsi tetap berlangsung. 

       Sesungguhnya, UU No 31 tahun 1999 yang memperbaiki beberapa ketentuan UU No 3 tahun 1971 yang kemudian diperbaharui dan dirobah pula melalui UU 20 tahun 2001, telah cukup baik dan memadai untuk melakukan pemeberantasan korupsi, sebab kedua undang-undang yang terbit belakangan ini telah merobah dan memperbaiki UU No 3 tahun 1971.

      Pasal 4 UU No 31 tahun 1999 menentukan secara tegas bahwa pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara, tidaklah dengan sendirinya menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Adanya ketentuan itu adalah untuk memperbaiki ketentuan dalam UU No 3 tahun 1971 yang mengatur bahwa jika pelaku korupsi telah mengembalikan kerugian Negara yang timbul sebagai akibat perbuatan korupsinya, maka perkaranya tidak akan diajukan ke Pengadilan.

       Disamping itu, Pasal 37 UU No 31 tahun 1999 juga mengatur mengenai system pembuktian terbalik. Pelaku korupsi berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun sebaliknya Jaksa selaku penuntut umum tetap harus membuktikan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan adanya ketentuan itu, undang-undang ini sesungguhnya menganut azas pembuktian berimbang, yang semestinya dapat diandalkan untuk menjerat dan memberantas para pelaku tindak Pidana Korupsi.

       Perbaikan dan perubahan UU No 31 tahun 1999 melalui UU No 20 tahun 2001 seharusnya menambah daya “gempur” aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. UU ini menyebutkan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya tidak disebutkan secara langsung dalam UU No 31 tahun 1999. Dengan adanya perubahan tersebut, akan memudahkan pemilihan terhadap materi hukum serta memberikan kejelasan terhadap objek yang diatur oleh undang-undang tersebut.

       Hebatnya, para koruptor atau kroni-kroninya tidak kalah cerdik untuk menyiasati perobahan dan perbaikan terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Perlawanan yang dilakukan juga melalui pembentukan peraturan-peraturan yang pada akhirnya akan meng-eleminir perbuatan mereka yang pada dasarnya jelas-jelas merupakan perbuatan korupsi.

      Saldi Isra menulis (Kompas, 5/2/2007), percaya atau tidak, dinegeri ini, hukum tidak saja sebagai alat rekayasa sosial (Law as a tool of Social Engineering),  tetapi juga merupakan alat rekayasa untuk melakukan korupsi (Law as a tool of Corruption Engineering).  Buktinya, menurut Saldi Isra adalah Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD..

       Kehadiran PP No 37 tahun 2006 tersebut bisa menjelaskan bahwa hukum merupakan alat rekayasa untuk melakukan korupsi. Sebagai produk hukum, dari pembentukannya, PP tersebut amat sentralistik dan oligarkis. Sementara itu secara subtansi PP 37 tahun 2006 merupakan kehendak sepihak elite guna membenarkannya memperkaya diri dengan mengabaikan prinsip-prinsip hukum.

D. Perlu Pembaruan Kebijakan KPK Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

       Bagaimanakah dengan KPK?. Pada mulanya keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang dibentuk melalui UU No 30 tahun 2002, karena lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Tetapi dalam perjalanannya kemudian, KPK dianggap tidak mampu melepaskan diri dari belenggu kepentingan penguasa, karena dianggap telah bertindak diskrimintaif dalam memberantas korupsi, yaitu memberantas korupsi secara tebang pilih.

       Dengan kewenangan sangat luas dan besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 6,7,8,9,11,12,13, dan 14 UU No 30 tahun 2002, serta didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas sebagai payung hukumnya, KPK adalah sebuah lembaga “super-body”. Tetapi hal itu belum cukup sebagai modal kerja KPK dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi.

       Dalam perjalanannya, KPK juga mendapat perlawanan dari para koruptor atau calon koruptor, antara lain melalui gugatan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan kemudian ada pula upaya dari segelintir pihak yang mencoba mengurangi kewenangan KPK melalui perubahan undang-undang.

      Masyarakat sangat mengharapkan KPK mampu memberantas korupsi dinegeri ini. Hingga Juni 2007 KPK telah menerima 19.901`laporan dari masyarakat, dan 6.213 diantaranya berindikasi korupsi (Teten Masduki, Kompas 12/7/07). Tetapi tidak semua pengaduan itu bisa ditangani oleh KPK. Sebagai lembaga, KPK sangat kecil, karena hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.  Dengan personil yang tidak sampai 100 orang, maka tidak mungkin KPK mampu menangani seluruh laporan/pengaduan dari masyarakat.

       Oleh karena itu perlu dilakukan pembaruan kebijakan KPK sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Pembaruan kebijakan KPK itu, menurut saya, harus dilakukan antara lain  melalui hal-hal sebagai berikut:

1.       KPK, harus lebih menitikberatkan kebijakannya untuk memonitor penyelenggara  pemerintahan.

Artinya, sesuai dengan Pasal 6 huruf e, KPK harus lebih memfokuskan diri terhadap penyelenggara Negara.  Penyebabnya adalah terjadinya pergeseran trend korupsi dari korupsi bersama-sama diantara pejabat daerah dengan DPRD atau dilingkungan DPRD, menjadi korupsi bersama antara penguasa (baik di daerah maupun di pusat) dengan pengusaha. Korupsi ini dilakukan melalui kong-kalingkong antara penguasa dengan pengusaha. Korupsi yang terjadi pada level ini, tentu akan sangat luar biasa, baik jumlah maupun akibatnya. Maka KPK harus lebih memusatkan perhatian pada pencegahan dan pemberantasan korupsi pada level ini, dengan lebih memonitor penyelenggara Negara dan pengusaha yang memiliki kecenderungan untuk  melakukan korupsi.

2.       KPK harus lebih menitik beratkan tugasnya sebagai supervisi bukan subtitusi, terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selama ini, KPK asyik “bermain” sendiri, dalam arti KPK dengan aparat penindak hanya 88 orang, melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri terhadap semua laporan/pengaduan masyarakat. Akibatnya, tidak semua perkara bisa ditindak lanjuti karena keterbatasan tenaga, Hal inilah yang kemudian memunculkan tuduhan tebang pilih. Seharusnya KPK, setelah meneliti laporan/pengaduan masyarakat menyerahkan laporan/pengaduan itu kepada Kejaksaan atau Kepolisian dengan ketentuan seluruh perkara yang diserahkan itu terus menerus dimonitor oleh KPK, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 huruf b. Hanya terhadap laporan/pengaduan yang sifatnya sangat signifikan dan dapat mengakibatkan kehancuran bangsa, KPK langsung turun sendiri untuk menindaknya. Kebijakan ini, sekaligus bisa dipergunakan untuk membersihkan aparat-aparat penegak hukum kotor yang menyimpang dari tugas yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan menyerahkan sebagian besar kasus-kasus tersebut kepada Kejaksaan atau Kepolisian, KPK dengan mudah mengawasi dan menindak oknum-oknum di instansi tersebut yang selama ini justru ditengarai menjadi salah satu sumber utama korupsi.

3.       KPK tidak boleh hanya menunggu dan menerima laporan/ pengaduan dari masyarakat saja.

KPK disamping menerima laporan/pengaduan masyarakat selama 24 jam, harus aktif bertindak untuk melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu ladanya laporan/pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat.

4.       KPK harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK selama ini hanya menunggu dan bertindak setelah terjadinya tindak pidana korupsi. KPK kurang melakukan sosialisasi terhadap pencegahan terjadinya korupsi, maka seharusnya, tindakan pencegahan juga menjadi focus utama KPK, dengan mengajak masyarakat turut serta secara aktif melakukan pencegahan korupsi.

5.       Mengambil alih atau membuka kembali seluruh kasus-kasus korupsi yang sudah  ditangani oleh Instansti lain, tetapi tidak jelas kelanjutannya.  

        Utamanya adalah terhadap kasus-kasus korupsi yang telah merugikan   negara amat besar, seperti kasus BLBI, dana Otsus Papua, atau dana   bantuan kemanusiaan Aceh yang ditengarai telah dikorupsi.

       Dari uraian-uraian tersebut diatas, menurut saya, jelas sekali bahwa KPK harus melakukan pembaruan dalam kebijakannya sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jika saya terpilih menjadi pimpinan KPK hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pembaruan kebijakan KPK seperti uraian diatas.

 

PENUTUP

KESIMPULAN

       Sejarah panjang korupsi dinegeri ini menunjukan kepada kita, bahwa korupsi bukan baru berlangsung kemarin, korupsi telah menjadi seperti darah dan daging bagi bangsa ini. Oleh karena itu pemberantasannya tidak hanya cukup dengan tindakan hukum semata-mata, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh disemua bidang kehidupan, agar bangsa ini tidak semakin terpuruk.

      Masyarakat sangat berharap KPK mampu menjadi benteng terakhir untuk melawan korupsi, walaupun kemudian timbul keraguan dalam masyarakat karena melihat kinerja dan sepak terjang KPK, yang asyik “bermain” sendiri, sehingga menimbulkan kesan tebang pilih dalam upaya memberantas korupsi.

       Upaya pemberantasan korupsi, tidak boleh hanya kepada tindakan “pemberantasannya” saja, tetapi juga harus dilakukan melalui upaya “pencegahan” agar korupsi itu tidak terjadi. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran serta seluruh lapisan masyarakat secara aktif.

       Oleh karena itu, menurut saya, perlu segera dilakukan pembaruan dalam kebijakan KPK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pembaruan kebijakan itu, harus dilakukan dengan menyesuaikan tugas dan wewenang KPK dengan sumber daya yang dimiliki KPK. Jika tidak, saya khawatir nasib lembaga pemberantas korupsi ini (KPK), tidak akan berbeda jauh dengan lembaga-lembaga pemberantas korupsi pendahulunya yang pernah dibentuk pemerintah, yaitu; dibubarkan! . 

       Jika itu terjadi, bangsa ini akan kembali terjerembab kedalam lubang yang sama; keterpurukan, bahkan mungkin lebih dalam lagi,  kebodohan!!!.