Oleh: Maferdy Yulius

 

       Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada awal pendiriannya diharapkan tidak pandang bulu dalam melakukan tugasnya, ternyata dalam perjalanannya oleh masyarakat dianggap telah bertindak diskriminatif, karena melakukan “tebang-pilih” dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

       Masyarakat menganggap KPK tidak mampu melepaskan diri dari “belenggu” kepentingan penguasa. Pada hal jika dilihat dari ketentuan pendiriannya sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK adalah sebuah lembaga “super-body” dengan kewenangan yang teramat sangat luas dan besar, serta didukung pula oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas sebagai payung hukumnya.

       Erry Rijana Hardjapamekas, Wakli Ketua KPK Bidang Pengaduan Masyarakat (27/6/07) mengatakan, KPK tidak pernah kelelahan dalam menangkis isu tebang pilih. Tebang pilih yang sering dilontarkan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, dan KPK tidak pernah khawatir dengan adanya isu karena banyak pekerjaan yang harus dipikirkan dan jauh lebih substansial.

       Tetapi jawaban itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah dan tundingan kepada KPK, karena sebagaimana pernah saya tulis dalam harian ini sebelumnya, akibat sikap KPK yang cenderung tebang-pilih, akhirnya para koruptor-pun melancarkan serangan balik ke KPK. Dimulai dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor.30 tahun 2002 tentang KPK, khususnya mengenai ketentuan pasal 68 UU KPK. Dalam “serangan pembukaan” ini, KPK masih bisa bernafas lega karena walaupun ada pengajuan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) diantara para hakim Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata ketentuan Pasal 68 UU KPK itu tidak dicabut oleh MK.

       Ketika serangan kedua dilancarkan ke KPK melalui uji materi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ke MK, dan MK kemudian memutuskan dalam sidangnya pada tanggal 25/7/2006 bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi, KPK benar-benar kalah telak. Meminjam istilah olahraga tinju, KPK berhasil dikalahkan oleh para koruptor dengan Technical Knock Out (TKO). Kedepan, dapat kita prediksikan tugas KPK dalam memberantas korupsi akan semakin sulit.

       Nah, beberapa waktu belakangan ini, seiring dengan terjadinya pergeseran Trend korupsi dari korupsi bersama-sama di DPRD, menjadi korupsi di Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan signifikan kasus korupsi BUMN/BUMD, dari 13,4 persen (sebelum 2006) menjadi 46,4 persen (juni 2006)(ICW,21/6/06), bahkan ditambah pula dengan terjadinya korupsi bersama antara penguasa dengan pengusaha, maka saat ini, serangan terhadap KPK tidak lagi menyamping tapi langsung ke tujuan, yaitu kewenangan dan keberadaan KPK itu sendiri.

       Dimulai dengan peringatan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla (5/12/06) kepada KPK ketika membuka seminar Internasional yang diadakan KPK, bahwa tujuan akhir bernegara tidak hanya melakukan pemberantasan korupsi, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Janganlah semua birokrasi dan pejabat itu dianggap bandit, sehingga tidak boleh mendapat hadiah dari teman-temannya.

       Diakhiri dengan pernyataan seorang petinggi partai politik yang mengatakan, bahwa partainya sedang mempertimbangkan kemungkinan mengevaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “karena banyak yang menganggap komisi ini sebagai super-body dengan kewenangan yang besar sekali”(29/6/07).

       Salahkah pernyataan itu?. Tentu tidak. Baik pernyataan Wapres Jusuf Kalla maupun petinggi partai poltik itu sah-sah saja, apalagi dalam kedudukan dan fungsi masing-masing hal itu wajar saja, tetapi yang patut dicermati adalah lembaga KPK itu sendiri.

       Mengapa demikian? Karena belakangan ini, ketika masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang hampir berakhir, dan ketika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mulai bekerja, keinginan untuk meninjau ulang kewenangan KPK mendadak(baca:untuk sementara) hilang lenyap dari peredaran. Hal inilah yang harus diwaspadai.

       Artinya, jika pimpinan KPK mendatang tidak bisa melalukan pembaruan kebijakan KPK, maka bukan tidak mungkin keinginan beberapa pihak untuk meninjau ulang kewenangan dan bahkan mungkin keberadaan KPK akan benar-benar diwujudkan dan kemungkinan besar, berhasil!!!.

       Adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dinegeri ini, sebagaimana ditulis oleh Saldi Isra (5/2/07) hukum bukan hanya dipakai sebagai alat untuk rekayasa social (law as a tool of social engineering nya Roescoe Pound), hukum juga bisa dipakai sebagai alat rekayasa untuk melakukan korupsi ( law as a tool of corruption engineering). Maka apa susahnya membatasi kewenangan KPK, atau bahkan sekaligus menghapus keberadaannya?.

       KPK semula sangat diharapkan dapat menjadi benteng terakhir untuk melawan korupsi, karena aparat penegak hukum lain dianggap telah pula menjadi bagian dari pelaku korupsi. Namun kemudian, timbul keraguan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemberantas korupsi ini, karena KPK dianggap telah bertindak diskrimintaif, karena melakukan pemberantasan korupsi secara tebang pilih.

       Sayangnya, keraguan masyarakat itu tidak diikuti dengan perubahan dalam pola kerja KPK. KPK asyik bermain sendiri. KPK melakukan semua tindakan sendiri, mulai dari menerima laporan/pengaduan, melakukan penyelidikan/penyidikan, penangkapan, penuntutan bahkan sampai mengadili. Akibatnya, KPK bagaikan lone-rangers dalam film-film western produksi Hollywood. Jika dalam film-film koboi, jagoan selalu menang, KPK dalam kenyataannya menjadi kedodoran dan kewalahan sendiri.

       Apa yang sanggup dibuat oleh sebuah lembaga pemberantas korupsi dengan tenaga penindak yang hanya berjumlah 88 orang, sementara pengaduan/laporan yang masuk dari masyarakat berjumlah lebih dari 20 ribu kasus?. Apa yang sanggup diperbuat oleh KPK, untuk mengatasi korupsi yang telah ada jauh sebelum negeri ini meraih kemerdekaannya?. Penentuan prioritas, itulah jawabannya, tetapi justru hal itulah yang kemudian menimbulkan tuduhan KPK telah melakukan tebang-pilih dalam melakukan tugasnya.

       Oleh karena itu, menurut saya, penggantian pimpinan KPK ini, harus dimanfaatkan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk mencari pimpinan KPK yang mampu dan terutama mau melakukan pembaruan dalam kebijakan KPK. Hal itu bukan berarti pimpinan KPK sebelumnya telah gagal. Paling tidak, mereka telah berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk keberadaan lembaga KPK.

       Coba simak baik-baik, dalam pendaftaran calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung, tidak kurang dari 6 petinggi kejaksaan agung, diperintah langsung oleh Jaksa Agung untuk ikut mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

       Sebagian orang berpendapat bahwa, Jaksa Agung telah mengintervensi atau bahkan menginfiltrasi KPK. Tetapi kita harus melihat hal ini dari dua sisi; Pertama,Jaksa Agung dengan tulus mengerahkan bawahannya untuk membantu KPK, agar lebih berhasil dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi. Kedua Jaksa Agung sudah gemas (baca:muak) melihat cara kerja KPK yang bertindak seolah-olah sebagai institusi pengganti kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya. Jika kemungkinan kedua yang menjadi alasan utamanya, maka KPK sudah semakin dekat dengan lonceng kematiannya.

       Oleh sebab itu, menurut saya, pimpinan KPK mendatang harus orang yang benar-benar mampu melakukan pembaruan kebijakan KPK. Pembaruan kebijakan KPK tersebut, antara lain harus dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1.     KPK harus lebih menitik-beratkan tugasnya sebagai Supervisi bukan sebagai Subtitusi terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dibentuk melalui UU No 30 tahun 2002, karena lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi dianggap belum berfungsi secara efektif dan effisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.           

       Tetapi, KPK terlalu “asyik bermain sendiri”, akibatnya tidak semua laporan/pengaduan masyarakat bisa tertangani, akhirnya muncullah tuduhan tebang-pilih.

Pimpinan KPK mendatang, harus mampu melakukan pembaruan kebijakan KPK terutama dan utama dalam hal ini. KPK cukup menerima, meneliti dan kemudian menyerahkan laporan/pengaduan itu kepada kejaksaan, dengan ketentuan seluruh perkara yang diserahkan itu dimonitor secara terus menerus oleh KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU No.30/2002. Hanya terhadap laopran/pengaduan yang sifatnya luar biasa, karena dapat mengakibatkan hancurnya perekonomian Negara, perpecahan bangsa, KPK turun sendiri untuk menanganinya.

Kebijakan ini sekaligus bisa dipergunakan untuk membersihkan aparat-aparat penegak hokum yang kotor atau suka bermain kotor, jika menyimpang dari tugas yang diterimanya

Dengan menyerahkan sebagian besar kasus-kasus tersebut kepada instansi penegak hokum lain, KPK dengan mudah mengawasi dan menindak oknum-oknum diinstansi tersebut, yang selama ini justru ditengarai menjadi salah satu sumber utama korupsi.

2.     KPK harus lebih menitik-beratkan kebijakannya untuk memonitor penyelenggara pemerintahan (pejabat) dan pengusaha.

Penyebabnya adalah, karena jika pada awal reformasi trend korupsi lebih mengarah kebentuk kleptocracy, saat ini Trend korupsi telah pula bergeser kebentuk kong-kalingkong antara penguasa dengan pengusaha.

Korupsi yang dilakukan pada level ini akan sangat berbahaya, baik jumlah maupun akibatnya.

3.     Membuka kembali kasus-kasus korupsi yang tidak jelas kelanjutannya.

             

       KPK sendiri perlu mengambil langkah tegas dan segera, dengan merobah pola kerjanya, yaitu dengan menghindari tebang pilih dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menunjukan kepada masyarakat bahwa KPK tidak berada dalam pengaruh belenggu kekuasaan, atau merupakan bagian dan pendukung kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa. KPK harus melakukan terobosan hukum, bila perlu dengan mengambil alih kasus korupsi mantan penguasa orde baru yang oleh Kejaksaan Agung telah dihentikan.

       Jika KPK tidak segera melakukan perobahan itu, langkah KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi akan semakin sulit, upaya KPK untuk mengajak masyarakat bersama-sama memberantas korupsi akan tersendat-sendat. Akhirnya nasib KPK akan sama seperti tim-tim pemberantas korupsi yang sebelumnya pernah dibentuk. Jika demikian halnya, maka keputusan MK itu benar-benar akan menjadi lonceng kematian KPK.