Oleh : Maferdy Yulius 

 

       Konflik berkepanjangan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan  Kesultanan Kasepuhan Cirebon hingga saat ini masih terus berlangsung. Konflik pertanahan tersebut telah berlangsung lebih dari 40 ( empat puluh ) tahun dan belum juga menunjukan tanda-randa akan berakhir.

       Masing-masing pihak tetap bertahan dengan argumen dan pendapatnya sendiri-sendiri. Bagi Pemerintah Kota Cirebon, dengan telah dilakukannya Redistribusi atas tanah-tanah milik Kesultanan Kasepuhan Cirebon, itu karena dikategorikan sebagai tanah Swapraja/bekas Swapraja, maka permasalahan dianggap telah selesai.

       Kesultanan Kasepuhan Cirebon sampai saat ini masih belum mengakui hal itu dan berpendapat bahwa tanah  Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut bukan merupakan tanah Swapraja/bekas Swapraja. Menurut Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon Dr. Maulana Pakuningrat.SH, Keraton Kasepuhan Cirebon ingin meluruskan permasalahan yang sebenarnya dari konflik pertanahan itu. Namun seringkali pernyataan-pernyataan pihak Keraton Kasepuhan Cirebon, tidak ditanggapi secara proporsional, melainkan dianggap mengada-ada.

       Keraton Kasepuhan Cirebon tidak bisa diam saja jika hak-hak Keraton, harta benda Keraton itu dirampas dan diambil dengan begitu saja dengan dalih atas nama negara atau ketentuan undang-undang, pada hal undang-undang itu sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Swapraja/bekas Swapraja. Tanah-tanah Keraton yang merupakan warisan turun-temurun (wewengkon) nenek moyang diambil atas nama negara dan dengan alasan untuk negara. Pada hal semua tahu, itu hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja. Pada akhirnya tanah-tanah itu menjadi sumber konflik pertanahan di Cirebon pada umumnya dan Kota Cirebon pada khususnya hingga saat ini (H.U. Mitra Dialog, 10/10/2005).

       Pernyataan Sultan Sepuh Kasepuhan Cirebon itu didukung pula oleh adanya dua buah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg.558/K/Pdt/1997 tahun 1997 dan Penetapan Eksekusi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG, yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah hak turun temurun (wewengkon) Keraton Kasepuhan Cirebon.   

       Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Surat Kepala BPN kepada Gubernur Jawa Barat No.400-1581 tertanggal 20 Januari 2003 juga beranggapan bahwa tanah Kesultanan Kasepuhan Cirebon itu adalah tanah Swapraja. Namun permasalahannya adalah; hingga saat ini Pemerintah belum bisa menjelaskan arti Swapraja dan disamping itu, Pemerintah juga tidak mampu membuktikan mana saja yang termasuk kedalam tanah Swapraja dan yang bukan tanah Swapraja.

       Untuk menyelesaikan masalah ini, telah beberapa kali dibetuk Team Peneliti, baik Team Peneliti yang dibentuk oleh Pemerintah sendiri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 415 tahun 1977 tertanggal 24 Desember 1977, maupun Team Peneliti yang dibentuk bersama-sama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak  Kesultanan Kasepuhan Cirebon, yaitu dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 592.05/Kep.25-Tapem/2001, tertanggal 11 Februari 2001, namun demikian masalah tersebut tidak juga bisa terselasaikan.

      Sebutan Swapraja tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam penjelasan Pasal 18 disebut; Zelfbesturende Landschappen. Baru di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di jumpai sebutan Swapraja, masing-masing dalam Bab II dan Bab IV. Di dalam Bab II bagian III Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berjudul daerah Swapraja, dinyatakan dalam pasal 64 dan 65 bahwa; daerah-daerah Swapraja yang sudah ada, diakui. Dalam Bab IV Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berjudul; Pemerintah Daerah dan Pemerintah Swapraja, dinyatakan dalam pasal 32 bahwa kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan Undang-Undang.

       UUPA dalam Diktum ke Empat, masih menyebut adanya daerah Swapraja dan bekas Swapraja. Diktum tersebut menentukan dalam huruf A, bahwa hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja dan bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, hapus dan beralih kepada negara. Lebih lanjut di dalam huruf B Diktum tersebut dinyatakan bahwa; hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas, diatur lebih lanjut dengan ketentuan Pemerintah. Tetapi hingga kini Peraturan Pemerintah yang secara khusus merupakan pelaksanaan dari Diktum ke Empat Undang-Undang Pokok Agraria huruf A tersebut belum juga ada. Yang ada adalah Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, yang memuat ketentuan mengenai pembagian tanah Swapraja dan bekas Swapraja dalam rangka pelaksanaan Landreform. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Bab I Pasal 1 huruf C dan Pasal 4 ayat 1 & 3 maupun penjelasannya ( sebagaimana juga dengan undang-undang lainnya ), tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Swapraja dan bekas Swapraja.

       Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Swapraja berasal dari kata “swa” yang berarti sendiri dan “praja”, yang berarti “Kota-negeri”. Swapraja, berarti kota-negeri yang berpemerintahan sendiri. Dengan demikian daerah Swapraja berarti daerah yang memiliki pemerintahan sendiri. 

       Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono, Swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya ( dengan sebutan; Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain ), berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri ( dalam Indische Staatsregeling 1855 Pasal 21 disebut; Zelfbestuur )di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat-istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam. Kerajaan-kerajaan itu disebut Landschap atau Zelfbestuur, sedangkan Rajanya disebut Zelfbestuurder. Lansdchap itu merupakan bagian dari daerah Kerajaan Hindia Belanda, serta semua Zelfbestuurder harus mengakui Raja Belanda sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi yang sah.

       Syarat bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri itu di dapatkan berdasarkan pemberian oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian dan disebut sebagai Korte Verklaring, adalah merupakan syarat mutlak, karena tanpa adanya Korte Verklaring itu tidak akan ada daerah Swapraja. Hal itu adalah karena pada masa itu, Pemerintah Hindia Belanda adalah penguasa atas seluruh wilayah Indonesia, sehingga tanpa adanya Korte Verklaring ia bukan daerah Swapraja, melainkan merupakan daerah pemerintahan langsung dibawah Hindia Belanda.

       Pada Tahun 1813, Sultan Cirebon melakukan perjanjian dengan pihak Inggris sebagai penguasa baru Hindia Belanda, yaitu untuk menyerahkan seluruh kekuasaan pemerintahan yang ada kepada Inggris yang tercantum dalam Akta 20 Juli 1813. Sejak adanya Akta itu, seluruh kekuasaan pemerintahan maupun wilayah kekuasaan Sultan Cirebon, telah berakhir, dan Cirebon menjadi wilayah yang diperintah langsung oleh Inggris, sedangkan tanah yang tersisa adalah tanah-tanah pribadi yang tidak diserahkan kepada Inggris, karena sifat dan nilai-nilainya yang khusus, yaitu Keraton dan tanah peristirahatan Sunyaragi ( Sunyaragi, dahulunya adalah tanah / hutan larangan ). Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti bahwa, tanah-tanah tersebut, pernah dijadikan jaminan / agunan untuk peminjaman uang kepada Centraal Kas oleh Sultan Sepuh Mohamad Djamaloedin Aloeda tahun 1932.

       Dengan fakta tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tanah  Kesultanan Kasepuhan Cirebon, adalah hanya meliputi tanah-tanah pribadi saja ( bersifat Hak Perdata ) yang tidak diserahkan kepada Inggris, sebagaimana diatur dalam Akta 20 Juli 1813 dan bukan merupakan wilayah/desa-desa yang dahulu menjadi bagian wilayah kekuasaan pemerintahannya, karena dengan adanya penyerahan tahun 1813 tersebut, Sultan Cirebon tidak lagi mempunyai kekuasaan apapun diluar wilayah Keratonnya.

        Latarbelakang sejarah, politis maupun yuridis, menunjukan bahwa Kesultanan Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swapraja, karena ia tidak pernah melakukan persetujuan politik apapun dengan Pemerintah Hindia Belanda, dan telah menyerahkan kekuasaan pemerintahannya sepenuhnya kepada Pemerintahan Inggris dibawah Gubernur Jenderal Raffles, dengan Akta perjanjian 20 Juli 1813. Sampai dengan saat diserahkannya seluruh kekuasaan pemerintahan oleh Kesultanan Cirebon kepada Inggris tersebut, Cirebon adalah suatu wilayah dengan pemerintahan yang benar-benar merdeka, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

       Hingga saat ini belum juga bisa diambil suatu kesimpulan yang tegas apakah Cirebon merupakan daerah Swapraja/bekas Swapraja atau bukan. Redistribusi atas tanah-tanah Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut telah dan tetap dilaksanakan  oleh Pemerintah Kota Cirebon, walaupun hingga saat ini Kesultanan Kasepuhan Cirebon tetap beranggapan bahwa tanah-tanah tersebut bukan merupakan tanah Swapaja/bekas Swapraja.

       Pada sisi lain, jika Pemerintah Kota Cirebon beranggapan Cirebon adalah daerah Swapraja/bekas Swapraja, maka pelaksanaan redistribusi atas tanah-tanah Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak Kesultanan Kasepuhan Cirebon sebagai pemilik tanah itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1&3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, bukannya malah dikesampingkan sama sekali.   

       Pemerintah Kota Cirebon tidak mempunyai Platform yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan ini, walaupun ada himbauan dan desakan dari tokoh masyarakat Cirebon, yang khawatir jika konflik pertanahan ini terus berlanjut dan tidak segera diselesaikan akan menimbulkan keresahan masyarakat yang saat ini telah menjadi pemilik atas sebahagian tanah-tanah tersebut, disamping itu juga akan menimbulkan  dampak terhadap keinginan investor untuk melakukan investasi di Cirebon.

       Menurut Maria S.W. Sumardjono, adalah hak dari negara untuk mengambil tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, namun penghormatan kepada hak-hak dasar manusia seyogyanya diberikan secara proporsional. Dalam hal negara berperan sebagai aktor, negara berperan sejajar dengan para pemegang hak dan dengan demikian juga harus tunduk kepada peraturan/ketentuan yang dibuatnya sendiri. Diluar hal tersebut, negara berperan sebagai pengatur berbagai kepentingan yang ada dan apabila terjadi konflik kepentingan, negara diharapkan mampu menajdi wasit yang adil.  

       Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengutip pendapat Maria S.W Sumardjono, perspektif berpikir yang diperlukan adalah dipenuhinya hal-hal yang bersifat formal dan subtansial dalam mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, karena apabila hal itu tidak dilakukan, maka tujuan berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak akan tercapai.

       Dengan demikian, perlu diambil suatu sikap dan keputusan yang tegas, untuk menentukan apakah Cirebon pernah menjadi daerah Swapraja/merupakan daerah bekas Swapraja ataukah tidak?.         Oleh karena itu perlu segera dibentuk suatu Team Peneliti untuk menyelesaian kasus Tanah  Kesultanan Kasepuhan Cirebon tersebut. Team peneliti itu hendaknya, terdiri dari unsur-unsur Akademisi ( Perguruan Tinggi ), Pemerintah Kota Cirebon/Pusat, Kesultanan Kasepuhan Cirebon serta lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga hasilnya akan benar-benar objektif.

       Apabila telah didapat ketegasan mengenai status tanah itu, maka terhadap pihak Kesultanan Kasepuhan Cirebon, harus diberikan kompensasi sebagai ganti rugi atas apa yang telah dialaminya. Atau apabila kesimpulan Team Peneliti berbeda dengan uraian dalam tulisan ini, maka setidak-tidaknya, pihak Kesultanan Kasepuhan Cirebon tetap harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.