Oleh : Maferdy Yulius

 

 

        Hari-hari belakangan ini media massa kita dipenuhi oleh berita-berita mengenai penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang. Mulai dari RUU anti Pornografi dan Pornoaksi, Perburuhan, dll.  Disamping adanya penolakan tentu juga ada dukungan terhadap RUU tersebut. Sementara itu di Cirebon, muncul “tuduhan” dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Keraton (Kasepuhan) menolak Undang-Undang (UUPA) serta selalu menentang kebijaksanaan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

       Fenomena itu telah memunculkan pertanyaan bagi kita, “apakah hukum itu (what is law)”?. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab tidak saja bagi masyarakat awam, bahkan oleh para ahli pikir sekalipun sejak ribuan tahun yang lalu. Namun demikian, pemikiran tentang hukum dalam suatu pengertian yang utuh telah dipelopori oleh para ahli pikir bangsa Yunani.

       Hasil pemikiran dari para ahli itu telah menghasilkan penggolongan berbagai aliran-aliran hukum oleh para filsuf kedalam aliran hukumnya masing-masing, seperti aliran hukum alam, aliran hukum positivisme, aliran social jurisprudence, aliran hukum realisme Amerika dan realisme Skandinavia, postmodernisme, neokantilisme, dll.

       Dari berbagai macam jenis aliran hukum diatas, aliran hukum positivisme merupakan salah satu aliran yang uraian pemikirannya tentang hukum mempunyai pengaruh yang nyata dan kuat hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Aliran hukum ini muncul sebagai wujud kritik dan ketidak puasan terhadap aliran hukum alam yang mengungkung dan memenjarakan rasio (akal) manusia dalam ekspresinya.

       Aliran positivisme hukum merupakan elaborasi dari ajaran aliran hukum alam yang kebanyakan dikeluarkan oleh Raja (penguasa) yang sifatnya kondisional (tidak tetap dan tidak terkodifikasi). Disamping itu, dalam ajaran hukum alam penguasa kebal terhadap aturan hukum yang berlaku, karena dipersepsikan bahwa hukum itu dibuat oleh penguasa (pemerintah) dan hanya diperuntukan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penguasa dapat melanggar hak-hak warga negara kapan saja dia mau, jika hak-hak itu dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan penguasa. 

       Menurut aliran positivisme hukum, hukum adalah sesuatu yang pasti, tegas dan nyata yang jelas membedakannya dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral yang bersifat abstrak dan tidak nyata. Atau dengan kata lain, aliran hukum positivisme adalah sebuah konsep tentang teori hukum yang menekankan pada sifat dasar dari hukum, dengan dasar “dalil pemisahan” (separability thesis) yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Tokoh-tokoh utama aliran hukum ini adalah, Jeremy Bentham, John Austin dan Hans Kelsen.

       Jeremy Bentham menertawakan gagasan hukum alam, yang menganggap telah meletakan azas-azas benar dan salah dengan sendirinya. Bentham menyusun gagasan kedaulatan dengan pendekatan yang sama dengan John Austin. Pendekatan ini membentuk hukum sebagai komando yang berdaulat terhadap mereka yang berada dibawah yurisdiksinya, dengan sanksi atau hukuman terhadap ketidak patuhan.

       Aliran positivisme hukum itu sediri mendapat pengaruh yang kuat dari pendahulunya, yaitu aliran Legisme. Menurut aliran legisme, tidak ada hukum diluar perundang-undangan (hukum tertulis). Undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya, aliran hukum ini telah banyak berpengaruh diberbagai negara, sebelum timbulnya positivisme hukum.

       Di Indonesia, pengaruh ajaran aliran Legisme itu juga sangat nyata, yaitu dengan adanya ketentuan dalam Pasal 15 Algemene Bepallingen van Wetgeving yang menyebutkan; “Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya”. Jadi yang dinamakan hukum menurut aliran Legisme, hanya dalam bentuk tertulis.

       Aliran positivisme hukum, mengembangkan dua sub-aliran yaitu; Analitical Jurisprudence dengan tokoh utamanya adalah John Austin dengan karyanya “The Province of Jurisprudence Determined dan Lectures on Jurisprudence” yang kemudian dikembangkan oleh H.L.A. Hart dan Ajaran Hukum Murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen dalam karyanya “Pure Theory of Law”, dikembangkan lebih lanjut oleh Dworkin. 

       John Austin dalam Analitical Jurisprudence menyatakan bahwa hukum itu dapat dipahami dalam konsep berikut; Pertama, hukum adalah perintah (law is a command of the law giver) dari penguasa yang memegang kekuasan tertinggi dan berdaulat. Kedua, dari segi sifatnya, hukum dianggap sebagai suatu system yang bersifat logis, tetap dan tertutup. Ketiga, hukum yang baik dan sesungguhnya adalah hukum yang memuat kaidah perintah, larangan, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

       Kaidah-kaidah itu harus ada dalam suatu aturan hukum, karena tanpa adanya kaidah itu, hukum tidak bisa dikategorikan sebagai aturan hukum, tetapi hanya sebagai aturan moral yang tidak bisa dikatakan sebagai hukum positif.

       Hans Kelsen dalam ajaran hukum murninya merumuskan hukum dalam konsepsi sebagai berikut; Pertama, hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non yuridis, seperti anasir etis (moral), sosiologis-politis, dll. Kedua, Ilmu hukum termasuk dalam Sollenskatagori (hukum sebagai keharusan) bukan Seinskatagori (hukum sebagai kenyataan). Ketiga, dikenal sebagai “stufentbau heorie”, hukum hakikatnya merupakan system hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi (Grundnorm).

       Stuffenbau theorie ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Adolf Merkl. Menurut teori ini hukum adalah suatu system yang terdiri dari suatu susunan norma-norma (kaidah-kaidah) yang berbentuk piramida. Sesuatu aturan dianggap berlaku, karena berlandaskan kepada aturan lain yang lebih tinggi yang disebut sebagai Grundnorm (norma dasar). Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka semakin abstrak semakin rendah suatu norma maka akan semakin konkrit (nyata).

       Jika teori Hans Kelsen itu dikaitkan dengan pedoman pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia, maka ternyata  Stuffenbau theorie Hans Kelsen juga dianut oleh Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari tata urutan perundang-undangan yang disusun oleh murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiaski. Pembukaan UUD 45 adalah merupakan Staats Fundamentals Norm/Grundnorm (norma dasar) dari aturan-aturan hukum lainnya, seperti Batang Tubuh UUD 45 sebagai Staats Grund Gezetz, UU sebagai Formelle Gezetz, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan menteri sebagai Verordnugund Aoutonomi Satzung.

       Dalam perkembangannya aliran positivisme hukum itu mendapat banyak kritikan, yaitu; Pertama, Dari sisi metodologis (konsep dasar ajaran positivisme hukum mengembangkan metode yuridis-normatif). Menurut L.Fuller, positivisme hukum terkadang tidak konsisten dalam menetapkan tujuan hukum sebagai suatu kepastian. Kalau tujuan itu dihubungkan dengan system grundnorm, maka tujuan hukum yang lebih tinggi akan berada pada aspek keadilan.

Kedua, menurut aliran Progmatic Legal Realism, hukum itu bukanlah apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan adalah apa yang dilakukan dalam praktek oleh Pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya. Hukum adalah perilaku polisi, hakim dan jaksa dalam kehidupan hukum praktis. Lagipula hukum bukanlah sesuatu yang bebas dari anasir-anasir politik, sosiologis, psikologis dan anasair-anasir non-hukum lainnya.

Ketiga, hukum yang tertulis tidak mampu mengikuti rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, karena ia tidak dapat diubah setiap saat.

Keempat, hukum positif dapat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, sekelompok orang atau bahkan oleh negara untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Dengan demikian hukum positif yang dimanipulasi tersebut bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan.

       Seiring dengan berkembangnya konsep negara hukum dan konsep negara demokrasi, dengan sendirinya membawa konsekuensi pada penguatan aturan hukum yang tertulis, tetapi tidak mengesampingkan aturan hukum tidak tertulis, yang senantiasa hidup dan berkembang dalam masyarakat.

       Sementara itu konsepsi negara demokratis mengedepankan kemutlakan adanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat, sebagai aturan main dalam mengelola negara, serta memberikan perlindungan kepada warga negara mengenai keberadaan hak dan kewajibannya.

       Seluruh warga negara turut serta dalam mengelola negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya di parlemen. Keikut-sertaan ini diatur dan dilindungi dalam suatu aturan hukum yang bersifat tertulis dan mempunyai kepastian yang bersifat tetap.

       Usaha untuk memahami konsep dasar ajaran hukum tidak terlepas dari sudut pandang ideologi, aliran serta paham yang dianut. Jadi sangatlah sulit untuk menempatkannya secara pas. Hal itu disebabkan oleh karena sering terjadi inkonsistensi masing-masing penganut aliran/mazhab dalam memegang teguh prinsip dasar yang dianutnya, baik dari segi metodolgis, substansi maupun dalam aspek fungsionalnya.

       Dengan pemaparan-pemaparan diatas, kita dapat memahami mengapa timbul gerakan-gerakan menentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, dan RUU lainya, disamping gerakan-gerakan yang mendukung RUU tersebut. Bagi pihak penentang, diberlakukannya RUU tersebut dirasakan menyinggung rasa keadilannya  dan dianggap sebagai pemaksaan kehendak terhadap mereka. Pihak lain menganggap  permberlakuan RUU itu dianggap merupakan keharusan moral, untuk membentengi dan melindungi kepentingannya. Tetapi penolakan terhadap suatu undang-undang yang telah berlaku, sangat sulit untuk dapat dipahami dan dimaklumi.

       Sehingga adanya tuduhan bahwa Keraton (Kasepuhan) Cirebon telah menolak UU(UUPA) dan selalu menentang kebijaksanaan pemerintah daerah, akan dapat mengakibatkan  implikasi yang sangat berbahaya jika tuduhan itu tidak benar dan atau tidak bisa dibuktikan. Sebab seperti dikemukakan dalam pemaparan dimuka, kelemahan dari hukum itu salah satunya adalah bahwa hukum itu dapat dimanipulasi untuk kepentingan kelompok, golongan atau bahkan untuk dan oleh pemerintah sendiri. 

       Disamping itu, setiap undang-undang selalu mengandung perintah, hak dan kewajiban, kedaulatan dan sanksi. Artinya, jika perintah undang-undang itu ditolak, maka terhadap yang bersangkutan akan diberikan sanksi. Jika memang benar Keraton (kasepuhan) Cirebon menolak undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka terhadap yang bersangkutan seharusnya diberikan sanksi(berupa pemidanaan maupun denda). Bahkan seharusnya itu dilakukan sejak dahulu, karena UUPA yang dikatakan ditolak oleh Keraton (Kasepuhan) itu, sudah berlaku sejak tanggal 24 September 1960.

        Dengan dibuktikannya “tuduhan” tersebut, masyarakat akan dapat menilai apakah yang salah adalah Keraton (Kasepuhan) Cirebon, ataukah undang-undang itu pemberlakuannya telah dimanipulasi untuk kepentingan kelompok, golongan atau untuk kepentingan pemerintah sendiri. Itulah sebabnya, pembentukan hukum yang baik harus selalu memenuhi persyaratan filosofis, sosiolgis dan yuridis. Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, kita semua akan bisa memahami dan mengetahui isi dan jiwa undang-undang itu, sehingga tujuannya untuk mengatur suatu bidang tertentu dalam masyarakat dapat, tercapai.