PINTU MENUJU MUNCULNYA KONFLIK PERTANAHAN BARU

 

Oleh: MAFERDY YULIUS.

 

       Pemerintah (baca: BPN-RI) akan melaksanakan reformasi agraria secara bertahap, yang akan dimulai tahun 2007  hingga tahun 2014, dengan membagi-bagikan tanah seluas 8,5 juta hektar kepada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu dan pengusaha dengan ketentuan terbatas. Diperkirakan 6 juta hektar lahan akan dibagi-bagikan kepada rakyat miskin dan 2,5 juta hektar sisanya akan diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif, dengan tetap melibatkan petani perkebunan.

      Menurut Yoyo Winoto, Kepala BPN RI, tanah yang akan dibagikan itu berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah terlantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja. Reformasi agraria juga dimaksudkan untuk memberikan akses rakyat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi serta mengatasi sengketa dan konflik pertanahan yang ada.

       Banyak pihak yang meragukan rencana bagi-bagi tanah  itu akan berhasil. Bahkan menurut anggota Komisi IV DPR-RI, janji BPN itu seperti lagu lama, karena sebelumnya pemerintah juga pernah membagikan tanah kepada petani, tetapi ternyata tanah itu tidak subur untuk ditanami. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sendiri sudah memerintahkan untuk memberikan tanah kepada masyarakat, tetapi kenyataan itu tidak pernah ada sampai sekarang (kompas 15/12/06).

       Hasil nyata dari program bagi-bagi tanah (Landreform) pada masalalu, adalah berupa warisan konflik pertanahan yang tidak kunjung selesai, bahkan hinggga hari ini. Harus kita akui bahwa banyaknya konflik-konflik pertanahan yang seringkali merugikan masyarakat,  mendorong perlunya dilakukan reformasi agraria.

       Tetapi permasalahannya adalah, apakah reformasi agraria itu selalu harus dilakukan dengan melakukan bagi-bagi tanah?. Apakah reformasi agraria memang hanya sekedar bagi-bagi tanah belaka?. Bukankah pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita, bahwa bagi-bagi tanah yang dikenal sebagai Landreform dengan program Redistribusi tanahnya, ternyata justru menjadi sumber utama pertentangan politik antara tahun 1962 sampai tahun 1965.

       Gagalnya pelaksanaan landreform itu, pada akhirnya menjadi tragedy dalam sejarah Indonesia. Apakah kita akan mengulangi kembali tragedy itu?.

       Kepala BPN RI dalam Orasi Ilmiahnya tanggal 1 September 2007 dalam rangka Dies Natalis ke 44 Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, menyatakan bahwa Reformasi Agraria yang akan dilakukan pemerintah itu, dimaknai sebagai penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) atau sumber-sumber agrarian menuju suatu struktur P4T yang berkeadilan dengan langsung mengatasi pokok persoalannya.

       Atau jika didekomposisi, terdapat lima komponen mendasar didalammnya, yaitu: a. restrukturisasi penguasaan asset tanah kearah penciptaan kearah struktur social-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (equity), b. sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasis keagrarian (welfare), c. penggunaan/pemanfaatan tanah dan factor-faktor produksi lainnya secara optimal (efficiency), d. keberlanjutan (sustainability), dan e. penyelesaian sengketa tanah (harmony).

       Lebih lanjut dikatakan oleh Joyo Winoto, bahwa penataan tersebut tentu membutuhkan kekuataan dan mandat Negara untuk memastikan bahwa rakyat harus memiliki sumber-sumber ekonomi dan memiliki akses social dan politik bagi kehidupannya. Dalam kerangka mandat inilah diperlukan pula adanya distribusi/redistribusi asset-asset yang dimiliki Negara untuk rakyat yang tidak memiliki asset atau yang assetnya tidak memadai untuk menopang kehidupan rumah tangganya, termasuk didalamnya tanah dan aspek-aspek agrarian lainnya.     

       Tetapi perlu kita ingat, Wolf Ladejinsky, arsitek landreform di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang keberhasilan program Landreformnya dijadikan sebagai salah satu acuan oleh pemerintah, yang datang ke Indonesia ketika Landreform sedang dilaksanakan, telah mengigatkan kepada para pelaksana Landreform ketika itu, bahwa masalah di Indonesia, khususnya dijawa, bukanlah bagaimana untuk membagi-bagikan tanah, melainkan bagaimana usaha untuk meningkatkan produksi beras dan bahan-bahan pangan lain.

       Sedangkan Erman Rajagukguk menyimpulkan dalam Disertasinya, bahwa salah satu faktor penyebab gagalnya Landreform di Indonesia adalah tidak tersedianya tanah yang cukup di Jawa untuk dibagikan kepada semua petani yang tidak memiliki tanah, disamping faktor kondisi social, politik dan ekonomi yang tidak mendukung pelaksanaan program landreform serta sulitnya untuk menerapkan beberapa ketentuan dari pasal UU landreform itu sendiri.

       Bahkan celakanya, hingga hari inipun pemerintah belum (atau tidak mampu?) menyelesaikan konflik-konflik pertanahan yang timbul akibat pelaksanaan Lanreform di masalalu.   

       Dengan fakta dan pengalaman sejarah itu, reformasi agraria kali ini seharusnya tidak lagi hanya sekedar melakukan bagi-bagi tanah kepada rakyat miskin atau membagi kapling-kapling tanah kepada pengusaha-pengusaha walaupun diembel-embeli dengan “kriteria tertentu”. Reformasi agraria itu harus mampu menghasilkan pembaharuan menyeluruh terhadap hukum tanah nasional kita, khususnya UUPA.

       UUPA telah berusia hampir limapuluh tahun, tetapi negeri ini tidak pernah putus dari sengketa demi sengketa pertanahan, yang pada akhirnya bahkan berkembang menjadi konflik pertanahan. Ironisnya, dalam setiap sengketa pertanahan, dalam setiap konflik pertanahan, dapat dipastikan rakyat selalu menjadi pecundang. Rakyat selalu menjadi pihak yang kalah atau dikalahkan.

       Salah satu penyebabnya menurut saya adalah, karena salah satu sumber utama konflik pertanahan tersebut, justru berasal dari UUPA itu sendiri, yaitu karena terlampau besarnya kekuasaan negara atas tanah.

       Besarnya hak menguasai negara atas tanah yang diatur dalam Pasal 2 UUPA itu hampir tanpa batas, karena memang tidak dibatasi dengan jelas dan tegas. Pembatasan kekuasaan negara atas tanah dilakukan hanya melalui bentuk hak atas tanah yang diberikan kepada pemohon hak. Akibatnya, kekuasaan negara atas tanah nyaris tak-ter  batas, jika tidak dapat dikatakan, sangat mutlak.

       Seharusnya reformasi agraria yang hendak dilakukan oleh pemerintah, sekaligus juga memberikan batasan yang tegas terhadap hak menguasai negara, sehingga dengan demikian diharapkan tidak lagi timbul konflik-konflik pertanahan baru, yang timbul justru akibat kesalahan kebijakan pemerintah.

       Tetapi harapan itu tampaknya masih sangat jauh untuk menjadi kenyataan. Terbukti dengan munculnya Rancangan Undang-Undang tentang Penyempurnaan UUPA (RUUP-UUPA) hasil kerja pemerintah, yang ternyata tidak memberikan perobahan apapun terhadap Pasal 2 UUPA. Bahkan penyempurnaan yang dilakukan dalam RUUP-UUPA melalui tambahan Pasal 2A, justru menambah semakin kuatnya cengkraman negara atas tanah.

       Sangat disayangkan para penyusun RUU tentang Penyempurnaan UUPA, rupa-rupanya belum juga menyadari bahwa banyaknya konflik pertanahan yang timbul, salah satunya adalah akibat terlampau besarnya kekuasaan negara atas tanah. Dan itu adalah karena tidak diberikannya pembatasan yang tegas terhadap hak menguasai negara.

       Bahkan akibat terlampau besarnya kekuasaan Negara atas tanah itu, telah menyebabkan republik ini terkapling-kapling. Menurut Thamrin Amal Tomagola (Republik Kapling.2006), Republik ini terus dirampas dan dikuras habis sumber daya alam dan dihancurkan pula modal sosialnya. Sejak Orde Baru, setiap jengkal dan petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling ekonomi-politik…….Bukit-bukit Timika untuk Freeport, Lhoksumawe untuk Exxon Mobil, beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan untuk Monsanto, Buyat-Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont International, Papua Barat untuk British Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT.Kaltim Prima Coal, dan hutan Papua untuk sejumlah Jenderal pensiunan.

       Dengan bukti dan fakta diatas, seharusnya kita tidak boleh takut untuk mengakui bahwa hukum tanah nasional kita masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan maupun kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, jika perlu dengan melakukan perubahan atau bahkan perombakan total.

       Reformasi agraria yang akan dilakukan oleh pemerintah, harus dijiwai oleh semangat pembaharuan, dijiwai oleh semangat reformasi, dijiwai oleh semangat yang menganggap bahwa rakyat Indonesia adalah mitra Pemerintah yang setara dan sejajar, bukan sebagai bawahan yang bisa diatur dan diperintah dengan seenaknya.

       Reformasi agraria itu harus dijiwai oleh semangat yang menganggap bahwa rakyat adalah pemilik yang sesungguhnya atas seluruh tanah dinegeri ini. Bahwa pemerintah itu hanya sebagian kecil dari rakyat yang diberikan kepercayaan untuk mengurus mereka.

       Oleh karena itu, sebelum rencana bagi-bagi tanah  tersebut dilakukan oleh pemerintah, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penyelesaian terhadap ribuan kasus konflik pertanahan yang belum juga selesai. Baik yang timbul sebagai akibat warisan Landreform dimasalalu, maupun yang timbul akibat kesalahan kebijakan pemerintah.

       Reformasi Agraria kali ini hendaknya dilakukan melalui pengkajian yang matang dan terencana dengan jelas, dengan dasar hukum, peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang juga jelas, serta dibarengi dengan perbaikan-perbaikan dan jika perlu melalui perobahan menyeluruh terhadap UUPA.

       Jika tidak, reformasi agraria kali ini, akan kembali berada dalam bayang-bayang konflik pertanahan atau bahkan akan menjadi pintu munculnya konflik-koflik pertanahan baru. Tragedy sejarah kegagalan landreform dimasa lalu, akan kembali terulang, bahkan mungkin akan jauh lebih dahsyat. Jika itu terjadi, bagi-bagi tanah kali ini, akan menjadi catatan kegagalan reformasi agraria berikutnya.