Oleh: MAFERDY YULIUS,SH,SpN,MKn

 

       Saya terkejut ketika membaca harian ini (Kompas 1/2), yang memuat pernyataan seorang  budayawan  Cirebon, Ahmad Syubhanuddin Alwy; bahwa masyarakat sebenarnya tidak lupa dengan perkara APBD-Gate, namun mungkin mereka merasa apatis saja dengan penegak hukum.        Sedangkan sejumlah tokoh yang diminta komentarnya mengenai kasus itu memilih tak berkomentar alias tutup mulut. Mereka merasa dilematis untuk bersuara mengenai APBD-Gate karena meski berperkara dengan hukum, sudah ada kedekatan diantara mereka.

       Keadaan itu memunculkan pertanyaan bagi kita, mungkinkah dijaman reformasi ini masyarakat kita masih (atau kembali) dihinggapi oleh sikap apatis?. Mungkinkah dijaman reformasi ini kaum intelektual kita kembali dijangkiti oleh penyakit “jiwa kerdil”, karena banyaknya kaum intelektual yang lebih suka tutup mulut dari pada mengambil resiko?.

       Lebih dari tigapuluh tahun lalu, harian Sinar Harapan dalam tajuknya tanggal 25 Agustus 1975 menulis; penyakit Apatisme telah kambuh lagi dikalangan intelektual kita, berdasarkan hasil penelitian harian ini, ada empat jenis kelompok apatis. Kelompok-kelompok tersebut sikapnya sama, yaitu tutup mulut, yang berbeda adalah alasannya.

Pertama: Kelompok ini tidak membuat tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi disekelilingnya dan lebih baik bersikap diam, karena mereka merasa tidak cakap untuk menguraikan kembali apa-apa yang direkamnya. Apapun yang terjadi disekelilingnya, dibiarkan berlalu tanpa kesan.

Kedua: Kelompok ini sebenarnya mampu untuk membuat tanggapan mengenai segala sesuatu yang terjadi disekelilingnya, tetapi karena tidak mempunyai kepentingan langsung, ada rasa segan untuk bicara.

Ketiga: Kelompok ini tidak ikut bicara bukan karena tidak mampu atau tidak punya kepentingan langsung, tetapi karena ada sesuatu yang ditakutkan. Takut kata-katanya dinilai melampaui atasan, takut kata-katanya diteliti, takut terhadap penguasa, takut terhadap ancaman, takut terhadap terror dari preman mapun penguasa.

Keempat: Kelompok ini adalah kelompok idealis. Setiap ada perkembangan mereka cepat membuat tanggapan, tetapi kebanyakan kelompok ini tidak mempunyai potensi. Maka meskipun suaranya merdu ya bakal tidak berbekas, suaranya hilang disapu angin. Paling banter mereka hanya bisa berpuas diri dengan mengatakan: bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia tidak harus dengan membuat pyramid, urunan kerikil saja sudah termasuk mengisi kemerdekaan.

       Dalam konteks itu menarik sekali kita simak pernyataan Hendarman Supanji,SH, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, yang menyatakan; Peninjauan Kembali(PK) yang diajukan para terpidana APBD-Gate di Kota Cirebon dan Kabupaten Ciamis ke Mahkamah Agung MA), tidaklah mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. Para terpidana tersebut, tetap akan di eksekusi(PR.12/12). Sebaliknya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan kepada harian yang sama  bahwa proses eksekusi belum bisa dilaksanakan, karena para terpidana telah mengajukan PK ke MA.

       Memang ironis, karena perbedaan pendapat itu justru terjadi antara pembuat keputusan yang lebih tinggi dengan pelaksana keputusan dibawahnya, dalam satu lembaga yang sama. Menurut KUHAP dalam Bab XVIII, peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan bagian dari “upaya hukum luar biasa”. Artinya, PK bukanlah merupakan upaya hukum biasa, karena menurut Pasal 263 ayat 2 KUHAP, PK hanya dapat dilakukan ke MA secara limitative.

       Tetapi jika kita cermati pendapat Kajati Jabar tersebut, PK tidak lagi merupakan bagian dari upaya hukum luar biasa, melainkan telah berubah menjadi bagian dari upaya hukum biasa. Sayangnya, hal itu tidak diterapkan secara konsekswen terhadap semua terpidana, karena dalam kasus-kasus tertentu, eksekusi terhadap terpidana dilakukan tanpa perlu menunggu turunnnya putusan PK dari MA atau menunggu kondusifnya situasi masyarakat.

       Ambil contoh dalam kasus Dharmono K Lawi atau Ustad Abu Bakar Ba’asyir dahulu. Sang Ustad tetap dieksekusi walaupun situasi saat eksekusi itu dilakukan tidak kondusif. Buktinya terjadi bentrokan hebat antara aparat keamanan dengan pengikut-pengikut Abu Bakar Ba’asyir. Begitu pula dengan Fabianus Tibo Cs, mereka tetap dieksekusi, walaupun situasi di Poso saat eksekusi dilaksanakan tidak kondusif.

       Maka, menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa PK dan situasi masyarakat dijadikan dalih penundaan eksekusi perkara-perkara APBD-Gate tersebut?. Kesalahan penerapan hukum oleh hakim yang dijadikan alasan penolakan kasasi MA itu, tidaklah dengan sendirinya menghapuskan kesalahan mereka.

       Herannya, tidak ada satupun tanggapan atau komentar dari masyarakat maupun kaum intelektual kita mengenai pernyataan itu. Mungkinkah pernyataan budayawan Cirebon itu bahwa masyarakat kita telah (kembali) apatis terhadap aparat penegak hukum benar adanya?. Mungkinkah hasil penelitian harian Sinar Harapan yang dibuat lebih dari tigapuluh tahun yang lalu itu, masih tetap sama dengan keadaan saat ini?.  

       Mashoeri,SH, Deputi Menteri Perguruan Tinggi, pada saat pembukaan Simposium; Indonesia Negara Hukum yang diselenggarakan Universitas Indonesia, pada bulan Mei 1966 dalam Pidato pembukaannya menganjurkan agar para intelektual kita “tidak berjiwa kerdil”, berani menyuarakan kebenaran, berani tampil kedepan secara jantan, tidak berkwalitas “burung beo” serta tidak mengenal “sang berhala keramat” yang bebas dari segala kriti-kritik pedas (Hukum dan Keadilan:1981).

       Pernyataan Mashoeri itu timbul karena pada saat itu di Indonesia, terjadi apa yang dinamakan sebagai “penghianatan kaum intelektual”. Terlalu sedikit kaum intelektual kita yang berani tampil kedepan secara jantan serta dengan kejujuran menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi kepada masyarakat.

       Mereka hidup dalam bayang-bayang pedang Algojo/pedang Damocles yang terus berayun-ayun diatas kepala mereka, sehingga setiap kalimat yang diucapkan harus disampaikan dengan hati-hati agar tidak sampai menyinggung perasaan “tuan-tuan tertentu”. Setiap pendapat, setiap pernyataan-pernyataan  yang disampaikan jangan sampai memancing kontroversi, tidak menghina perasaan penguasa serta tidak boleh membuat onar dimedia massa.

       Akibatnya bagi mereka yang imannya kurang teguh, akan dengan cepat dan mudah membuat “adjustments atau accommodation” dengan tuntutan jaman. Maka muncullah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus pidato, pendapat dan pernyataan yang berkwalitas “burung beo”, yang secara serempak saling meng-iyakan tanpa reserve, apa saja yang dilontarkan penguasa.

       Reformasi politik yang terjadi seiring dengan kejatuhan penguasa Orde Baru, Soeharto tahun 1998, pada awalnya diharapkan mampu merubah sikap apatisme masyarakat dan kaum intelektual kita terhadap penegakan hukum. Namun ternyata setelah hampir sepuluh tahun, reformasi tidak juga mampu merubah sikap apatis masyarakat maupun kaum intelektual kita terhadap penegakan hukum.

       Kebenaran, keadilan dan ketertiban adalah merupakan tujuan hukum. Jika rakyat “menjerit” untuk menegakan kebenaran dan keadilan, maka itu adalah suatu tanda bahwa negara hukum yang menjadi tujuan pendiri negara kita, tidak berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jika dibiarkan begitu saja, kepercayaan mereka kepada para aparat penegak hukum, aparat pemerintahan bahkan tokoh-tokoh masyarakat akan pudar.

       Jika masyarakat kita, apalagi kaum intelektual sudah bersikap apatis dan masa-bodoh, lebih memilih tutup mulut alias diam saja karena tidak berani menyuarakan kebenaran kepada masyarakat, maka generasi berikut bangsa ini dapat dipastikan akan menjadi orang-orang yang bodoh, idiot dan dungu. Bahkan mungkin pengertian demokrasi-pun mereka tidak tahu.

       Timbulnya (kembali) ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah, sikap masa-bodoh, sikap apatime masyarakat terhadap penegakan hukum oleh pemerintah dan aparat penegak hukumnya, serta  kaum intelektual kita yang kembali dijangkiti penyakit jiwa kerdil, meminjam istilah Moegono,SH, (Hukum dan Keadilan:1981) adalah merupakan gejala-gejala “Stupid Syndrome atau Gejala kebodohan” masyarakat.

       Oleh karena itu kita harus memilih, apakah kita akan mewariskan gejala-gejala kebodohan itu kepada anak cucu kita sebagaimana kita (mungkin) mewarisinya dari para pendahulu kita, atau kita akan menjadikan mereka sebagai generasi yang hidup dengan penuh harga diri, penuh kebanggan, penuh kepercayaan. Seorang bayi, tidak mungkin bisa memilih ibunya.  

       Jika gejala kebodohan (stupid syndrome) masyarakat ini dibiarkan terus berlangsung oleh pemerintah, maka  pertanyaan diakhir tulisan harian ini; Apa arti sebuah pemerintahan tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat?, harus dirubah menjadi; Apa arti sebuah pemerintahan jika tidak lagi mampu mengurus rakyatnya?.