Oleh: MAFERDY YULIUS.

 

       Aksi seribu anggota DPRD se Indonesia yang “ngelurug” ke Jakarta untuk memprotes revisi PP No.37/2006 dan menolak pengembalian rapel, merupakan fenomena sangat buruk bagi amanat perwakilan dinegeri ini. Aksi unjuk rasa para anggota DPRD itu sangat melukai hati rakyat Indonesia, khususnya mereka yang kini terkena musibah banjir, baik di Jakarta maupun musibah longsor di sejumlah daerah.

       Masyarakat tidak akan melihat tindakan ini semata-mata sebagai masalah hukum, tetapi masalah “moral” anggota dewan perwakilan (parlemen) kita. Karena hal itu dilakukan saat rakyat sedang menderita, sementara mereka menginap dihotel mewah. Secara sadar, mereka berhenti secara moral sebagai wakil rakyat.

       Tindakan itulah yang disebut oleh seorang ulama, yang juga mantan ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) K.H. Hasyim Muzadi, sebagai tindakan tanpa malu yang memalukan (radar crbn 12/2). Harus diingat, kata sang kyai lebih lanjut, masyarakat akan meng-generalisasikan masalah ini menjadi “demoralisasi” seluruh anggota DPRD. Kelompok kecil DPRD yang bersikap berbeda akan dianggap “pura-pura”. Ujung-ujungnya rakyat bisa tidak percaya lagi kepada partai politik.

       Jika kita telusuri kembali sejarah awal timbulnya dewan perwakilan (parlemen) yang berasal dari Inggris dan Perancis, kita akan menemukan fakta bahwa dewan perwakilan (parlemen) memang tidak bisa dilepaskan dari masalah uang. Dewan Perwakilan itu muncul dan diawali dari kesusuhan keuangan yang dialami oleh raja Inggris dan raja Perancis.

       Raja Inggris dan raja Perancis membutuhkan dana tambahan untuk menjalankan pemerintahan. Mengumpulkan uang dengan cara paksa dan upeti dari masyarakat, sudah tidak dimungkinkan lagi. Raja membutuhkan dukungan dana dari kelompok masyarakat yang lebih besar dan dengan cara yang lebih sukarela (Denny J.A:1997).

       Masyarakat setuju untuk memberikan dana bantuan kepada kerajaan, tetapi mereka ingin ikut serta pula mengontrol cara pengumpulan dana dan juga penyalurannya. Mereka ingin terlibat dalam penentuan besarnya pajak yang harus dibayar kepada kerajaan dan rencana pembiayaan proses pemerintahan.

       Untuk keperluan itu dibentuklah dewan perwakilan (parlemen). Jadi tugas utama dan pertama dewan perwakilan memang adalah masalah “uang”. Maka tidak perlu heran jika anggota dewan perwakilan kita-pun sampai sanggup mengorbankan rasa malunya demi; uang.

       Mengapa demikian?, sebab pada saat hampir semua lapisan masyarakat (jika tidak boleh disebut seluruh masyarakat) mendesak pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP No.37/2006, para anggota DPRD tersebut justru dengan gagahnya serta dengan penuh percaya diri dan yang utama adalah tanpa rasa malu (kecuali anggota DPRD kota Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon, yang  menurut pengakuan salah satu anggotanya konon tidak ada yang berangkat ke Jakarta, Radar 13/2), ramai-ramai datang ke Jakarta untuk tetap menolak proses revisi PP No.37/2006 yang akan dilakukan pemerintah.

       Seorang ahli hukum Tata Negara, menulis dalam sebuah harian nasional (5/2) dengan setengah geram sekaligus setengah putus asa, dan dengan penuh kesinisan menyatakan bahwa di Indonesia, hukum tidak saja dapat dipakai sebagai alat rekayasa social (law as tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roescoe Pound, tetapi juga dapat dipakai sebagai alat rekayasa untuk melakukan korupsi (law as tool of corruption engineering).

       Contohnya adalah PP No.37/2006, karena PP itu bisa menjelaskan dan memberikan bukti bahwa hukum dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan korupsi. Ironisnya  anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah,  justru menolak revisi PP No.37/2006 tersebut.

       Sedangkan hasil kajian PP No.37/2006 yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM hari jumat sampai dengan senin (26/1), yang terdiri atas 13 pakar bidang ekonomi, hukum dan tatanegara, menyatakan bahwa tindakan Presiden mengeluarkan PP no 37/2006 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, karena setidak-tidaknya ada lima ketentuan undang-undang yang “ditabrak” oleh PP No.37/3006 itu.

       Dengan demikian Presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan dengan direvisinya PP No.37/2006 tersebut, tetap menyimpan potensi korupsi yang suatu saat akan menyulitkan pimpinan dan anggota DPRD itu sendiri.

       Dengan mengeluarkan PP No.37/2006 itu Presiden telah memperkaya anggota DPRD, terutama dengan pembayaran uang rapelan. PP ini juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal itu dibuktikan dengan adanya defisit anggaran belanja dibeberapa daerah karena pembayaran rapelan serta tunjangan-tunjangan itu.   

       Menyadari kesalahan itu, Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan revisi terhadap PP No.37/2006 tersebut.

       Andaikata para anggota DPRD itu bisa berpikir sedikit lebih rasional, mereka tentu tidak lagi terpengaruh dengan konsepsi awal pendirian dewan perwakilan (parlemen) yang hanya melulu mengurusi masalah uang, sebab dengan lahirnya konsep demokrasi modern, terutama dengan lahirnya konsep Universal Sufrage, yang memberi hak yang sama kepada orang dewasa untuk memilih siapa yang berhak memerintah melalui pemilihan umum, terjadi pula perubahan komposisi anggota parlemen.

       Jika semula sebagian anggota dewan perwakilan itu diangkat oleh raja (bandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru, dimana sebagian anggota dewan perwakilan juga diangkat oleh pemerintah) karena hak-hak khusus yang dimiliki oleh raja, namun karena terjadinya peralihan legitimasi ketangan rakyat, maka anggota dewan perwakilan yang dikonsepsikan sebagai wakil rakyat dipilih sendiri oleh rakyat bukan oleh pihak lain.     

       Artinya, tindakan para anggota DPRD menolak revisi PP No.37/2006, sedangkan keberadaan mereka di dewan perwakilan adalah mewakili rakyat pemilihnya, yang dalam hal ini adalah melalui partai politiknya, dapat menyebabkan rakyat tidak lagi percaya kepada mereka dan tentu saja juga kepada partai politik yang telah menunjuk mereka.

       Pasalnya, PP No.37/2006 disamping memberi tambahan penghasilan berupa Tunjangan Uang Komunikasi Intensif untuk anggota dan pimpinan DPRD dan Dana Operasional untuk pimpinan DPRD, juga memberikan uang rapelan yang cukup besar bagi mereka. Padahal selama ini mereka telah menerima uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.

       Pada akhirnya, biaya yang dikeluarkan untuk membayar uang tunjangan dan uang rapelan itu harus di bebankan kepada APBD daerah. Akibatnya, anggaran pembangunan yang sedianya akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pemilihnya, justru harus dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota DPRD itu sendiri. Di beberapa daerah bahkan terjadi defisit anggaran belanja daerah.

       Yang perlu disadari oleh para anggota DPRD itu (maupun pemerintah daerah), adalah bahwa sesungguhnya anggaran belanja negara maupun anggaran belanja daerah itu adalah uang milik rakyat, bukan uang negara apalagi milik kelompok. Jadi uang itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

       sehingga menjadi sangat mengherankan jika anggota dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka, justru bersikukuh menolak revisi PP No.37/2006 yang ditentang oleh sebagian besar rakyat pemilihnya, karena PP tersebut jelas-jelas akan merugikan rakyat pemilihnya.

       Tanpa tambahan pendapatan dari PP No 37/2006-pun anggota dewan perwakilan sudah mempunyai penghasilan jauh diatas rata-rata penghasilan rakyat pemilihnya. Tanpa mendapat tambahan itupun, anggota dewan perwakilan tidak akan menjadi miskin apalagi sengsara.

       Mungkin benar sekali ucapan mantan ketua Pengurus Besar NU  diatas, bahwa tindakan para anggota DPRD itu, merupakan tindakan tanpa rasa malu yang memalukan atau mungkin karena mereka sudah tidak lagi memiliki rasa malu sosial sekaligus telah mengalami demoralisasi.