Oleh: MAFERDY YULIUS

 

           Wajah buram peradilan kita, kembali terlihat ketika seorang terdakwa yang divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Cirebon, seusai sidang langsung berteriak bahwa dia adalah korban ketidak-adilan, korban sebuah peradilan sesat.

       Seiring dengan itu pertanyaan mengenai apa itu keadilan?, kembali muncul. Apakah keadilan adalah suatu kebenaran moral atau apakah keadilan adalah persamaan dari pada moralitas?. Pertanyaan yang sampai sekarang telah membingungkan pemikir-pemikir besar sepanjang masa.

       Para filsuf dan ahli hukum telah berjuang keras untuk menemukan arti dan isi keadilan itu selama ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi tetap saja pertanyaan itu tidak terjawab, bahkan hingga hari ini.

      Bagi Aristotles keadilan (dalam “Nichomachean Ethics” )adalah memberikan kepada seseorang apa yang menjadi “due”nya, memberikan kepada seseorang apa yang menjadi miliknya. Doktrin Aristotles tentang “mean” yang ia terapkan dalam mendefinisikan keadilan menyatakan bahwa, keadilan adalah suatu median (titik imbang) emas antara dua kutub ekstrim. Untuk menentukan median emas itupun amatlah sulit.

       Sedangkan Plato sang guru, menunjukan bahayanya dalam menerima keadilan sebagaimana diatur oleh hukum. Suatu situasi yang dapat digambarkan dimana hukum melindungi kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

       Sementara menurut Herbert Spencer (Sosial Statics dan Principles of Ethics), setiap orang memeliki Moral Sense yang berada pada akar dari moralitas. Spencer berkeyakinan bahwa manusia adalah “binatang” yang mencari kesenangan. Dengan alasan itu ia berkeyakinan bahwa keadilan mengandung nilai “survival” yang besar dan oleh karenanya keadilan berbarengan dengan tingkat kesenangan yang tinggi.

       Hampir sama dengan Spencer adalah H.L.A. Hart yang membahas prinsip-prinsip keadilan dalam konteks moralitas. Keadilan menurut Hart adalah bagian khusus dari moralitas.

       Keadilan bermain jika lebih dari seseorang terlibat dalam suatu situasi. Jika seorang ayah menghukum anaknya untuk suatu kesalahan, kita tidak akan menilai tindakan sang ayah tersebut sebagai adil atau tidak adil. Tetapi jika hakim hanya menghukum seorang saja untuk suatu kesalahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari dua atau tiga orang, maka kita akan menilai putusan itu sebagai tidak adil.

       Keadaan seperti itulah yang terjadi di Pengadilan Negeri Cirebon(8/3), ketika terdakwa kasus pembalakan liar, MS  divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun ditambah keharusan untuk membayar denda Rp 50 juta oleh majelis hakim di PN Cirebon. Terdakwa MS dinyatakan terbukti menerima suap Rp 4 juta dari PT.Tegal Gemilang Bahari (PT.TGB), perusahaan pengapalan dan bongkar muat kayu.

       Seusai sidang, terdakwa langsung “menjerit” bahwa telah terjadi akrobat hukum, telah terjadi atraksi hukum dalam sidang ini, saya dikatakan menerima suap, sedangkan pelaku yang dituduh telah menyuap saya justru dibebaskan, jadi siapa yang menyuap saya, apakah saya telah disuap oleh setan……!!!!? ujar MS dengan geram.

       Timbulnya protes MS itu adalah karena keberadaannya sebagai terdakwa dalam kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tiga terdakwa lainnya, masing-masing Akm, LKM dan Pon dalam kasus yang sama di PN yang sama bahkan diadili oleh hakim yang sama pula. Majelis hakim di PN Cirebon berturut-turut telah menjatuhkan vonis bebas terhadap ketiga terdakwa tersebut, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan tidak terbukti, sehingga mereka dinyatakan tidak bersalah.

       Ketiga terdakwa yang telah divonis bebas itu, sebelumnya oleh JPU telah didakwa sebagai pemilik dan pelaku pembalakan liar serta sebagai pihak yang mengatur dan membagi-bagikan uang suap kepada oknum-oknum pejabat terkait di Cirebon, agar operasi pembalakan liar tersebut dapat berjalan dengan lancar.

       Salah satu oknum itu menurut JPU adalah terdakwa MS yang bertindak selaku Koordinator Balai Pelayanan dan Pengawasan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Pemprov Jawa Barat di Pelabuhan Cirebon. Oleh majelis hakim, terdakwa MS dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

       Ironisnya, Pon yang didakwa sebagai pelaku  penyuapan terhadap terdakwa MS, oleh majelis hakim di PN Cirebon justru divonis bebas karena dinyatakan tidak terbukti bersalah telah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18  butir A dan Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Pon juga dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf F juncto Pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

       Terdakwa Pon yang oleh JPU dianggap sebagai pemilik PT.TGB, perusahaan yang dituduh telah menyuap terdakwa MS, oleh majelis hakim yang mengadilinya dinyatakan  bukanlah pemilik PT.TGB, sehingga ia dibebaskan dari semua dakwaan. Sedangkan terdakwa MS justru dijatuhi hukuman karena ia  dinyatakan terbukti telah menerima suap dari PT.TGB.

       Anehnya lagi, anggota majelis hakim yang menyidangkan ketiga terdakwa pembalakan kayu yang telah divonis bebas itu juga yang kemudian menyatakan terdakwa MS bersalah. Padahal sebelumnya, anggota majelis hakim itu pulalah yang menyatakan para terdakwa lainnya tidak bersalah. Yang berbeda dari majelis hakim dalam perkara-perkara itu hanya susunan ketua mejelis hakimnya saja.

       Majelis hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap. Lantas, siapakah yang telah menyuap terdakwa MS jika penyuapnya telah dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah?. Siapakah sesungguhnya pemilik kayu hasil pembalakan liar yang dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah itu jika para terdakwa yang didakwa sebagai pemiliknya telah pula dibebaskan karena dinyatakan tidak terbukti bersalah?.

       Dapatkah seseorang dinyatakan telah terbukti  menerima suap sementara penyuapnya sendiri dinyatakan tidak terbukti telah melakukan penyuapan karena dinyatakan bukan sebagai pemilik PT.TGB yang telah memberi suap kepada terdakwa MS?.

       Ternyata, memang amatlah sulit untuk memberikan definisi tentang keadilan. Dalam konteks pemikiran seperti itu, “jeritan” terhadap ketidak-adilan dalam kasus diatas, bukanlah sesuatu yang dapat kita katakan bias (menyimpang) melainkan sesuatu yang wajar dan harus dihormati.

       Sebaliknya, seorang pelaku keadilan (hakim dan penegak hukum lainnya) pemikirannya tidak boleh terbiaskan, sebab jika pemikirannya telah terbiaskan, pemikiran tersebut tidak akan dapat berlaku adil.

       Memang setelah membebaskan terdakwa Akm,LKM dan Pon, majelis hakim dalam perkara tersebut terpaksa harus bolak-balik ke Bandung karena di panggil oleh Pengadilan Tinggi Jabar, terkait dengan putusan bebas yang telah mereka jatuhkan.

       Disamping itu PN Cirebon juga di demo oleh sekelompok orang dari sebuah Organisasi massa di Cirebon, yang merasa keberatan dengan keputusan majelis hakim PN Cirebon yang telah membebaskan para terdakwa kasus pembalakan liar tersebut. Menurut mereka, hampir semua perkara korupsi yang diadili oleh PN Cirebon, terdakwanya selalu divonis bebas.

       Mungkin hal-hal tersebut diatas, telah mempengaruhi majelis hakim PN Cirebon dalam memutus perkara terdakwa MS. Tetapi seorang hakim atau petugas hukum dikatakan telah menegakan keadilan jika dia atau hakim itu telah bertindak berdasarkan hukum.

       Seorang “pengecut” tidak akan bisa menjadi hakim atau penegak hukum yang baik, karena hakim atau penegak hukum yang baik, terkadang harus “berpisah” dengan kehidupannya dalam proses menegakan keadilan, karena mereka mungkin akan memberikan putusan yang tidak menyenangkan kepada orang atau pihak lain dengan kekuasan yang besar, atau penguasa.

       Hakim atau penegak hukum yang baik, harus siap untuk mengesampingkan perasaannya tentang suka atau tidak suka. Kita sangat tidak mungkin mengharapkan adanya keadilan dari seseorang yang tidak berani menghadapi akibat-akibat dari keputusannya yang adil.

       Mereka yang memutuskan untuk menyenangkan atasannya, menyenangkan pihak-pihak tertentu atau untuk menyenangkan penguasa-penguasa politik, menunjukan ketidak-mampuan mereka untuk menegakan keadilan hanya karena mereka tidak memiliki keberanian, yang adalah merupakan pra-syarat utama untuk menegakan keadilan.

       Seorang hakim atau penegak hukum yang demikian, tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Sikap hakim dan penegak hukum lainnya yang seperti itu, jika terus dibiarkan berlangsung, akan sangat merugikan bagi para pencari keadilan dan sekaligus merupakan pembenaran terhadap gugatan semakin buramnya  wajah peradilan kita.